Jakarta – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengikuti APEKSI Leadership Dialogue 2026 yang digelar dalam rangkaian Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (6/8/2026). Forum yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menjadi wadah berbagi praktik terbaik percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Kendari diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, didampingi Kepala Bidang E-Government, Heri, yang mengikuti seluruh rangkaian diskusi bersama para kepala daerah, pejabat pemerintah, akademisi, dan pelaku industri teknologi.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, dalam paparannya menegaskan bahwa keamanan siber merupakan fondasi utama transformasi digital pemerintah daerah.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Alwis menjelaskan terdapat enam aspek utama yang harus diperkuat pemerintah daerah, yakni penguatan tata kelola pemerintahan digital (digital governance), penyusunan kebijakan sistem keamanan informasi, manajemen risiko dan pengelolaan aset informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi digital, perencanaan teknologi sejak tahap awal pembangunan sistem, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan industri.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai fondasi integrasi layanan digital pemerintah, termasuk mendukung implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang terhubung dengan infrastruktur nasional. Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi banyak pemerintah daerah adalah belum terbentuknya tim keamanan siber, belum optimalnya penyusunan dokumen tata kelola keamanan informasi, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan digital.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan keberhasilan Kota Bandung dalam membangun transformasi digital melalui penguatan Satu Data Kota Bandung dan inovasi LaCI RW sebagai media pelayanan dan komunikasi masyarakat di tingkat kewilayahan.
Ia menilai, banyaknya aplikasi pelayanan publik yang berkembang saat ini membutuhkan sebuah Super Apps agar seluruh layanan pemerintah dapat terintegrasi dalam satu platform yang mudah diakses masyarakat.
Pada sesi berikutnya, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mempresentasikan implementasi QResto, sebuah sistem digital yang mendukung transparansi penerimaan pajak restoran. Melalui sistem tersebut, komponen pajak restoran sebesar 10 persen langsung tercatat secara otomatis saat transaksi pembayaran dilakukan sehingga meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Rico Waas juga menegaskan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan kebijakan keamanan sistem informasi dan penerapan keamanan siber sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan digital.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengapresiasi pelaksanaan APEKSI Leadership Dialogue 2026 karena menjadi ruang pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital.
“Materi yang disampaikan para narasumber memberikan banyak referensi bagi Pemerintah Kota Kendari, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan keamanan sistem informasi, membangun SDM digital yang kompeten, serta memperluas kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan layanan publik yang semakin efektif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada redaksi Trijayakendari.com, Jumat (7/8/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kota Kendari, Heri, mengatakan forum APEKSI Leadership Dialogue 2026 memberikan banyak wawasan yang dapat menjadi referensi dalam memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Kendari.
“Materi yang kami peroleh sangat relevan dengan kebutuhan daerah saat ini, terutama terkait penguatan tata kelola keamanan siber, penyusunan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor. Transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi, tetapi juga harus didukung sistem yang aman, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif,” ujar Heri.
Menurut Heri, pengalaman yang dipaparkan Pemerintah Kota Bandung melalui pengembangan Super Apps dan Satu Data Kota Bandung, serta inovasi QResto dari Pemerintah Kota Medan, menjadi referensi berharga bagi Pemerintah Kota Kendari dalam mengembangkan layanan digital yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat keamanan informasi sebagai fondasi transformasi digital daerah.
Melalui keikutsertaan dalam forum nasional tersebut, Pemerintah Kota Kendari berharap dapat mengadopsi berbagai praktik terbaik dari daerah lain untuk mempercepat implementasi transformasi digital, sekaligus memperkuat keamanan siber sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, adaptif, transparan, dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat. (HenQ)
