Kendari – Pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan penerapan Smart City sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data.
Hal itu dibahas dalam rapat penerapan Smart City yang digelar Pemerintah Kota Kendari, Rabu (19/8/2026), di Ruang Rapat Wali Kota Kendari. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Bappeda, Bapenda, Diskominfo, DPM PTSP, BPKAD, Inspektorat, Dishub, serta pihak PT Trada Telkom Indonesia dan Cartenz Technology Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan bahwa kebutuhan terhadap sistem Smart City semakin mendesak seiring perkembangan teknologi dan tantangan pembangunan perkotaan.
Menurut Siska, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi merupakan dua komponen penting yang harus dimiliki Kota Kendari apabila ingin berkembang menjadi kota yang maju dan berdaya saing.
“Kalau kita bicara Smart City, kita termasuk kategori kota yang sangat membutuhkan. Apalagi semakin hari tantangan kita semua adalah teknologi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang kita miliki. Sebesar apa pun potensi daerah, kalau SDM dan teknologi tidak kita miliki, semuanya akan hilang dan kita tidak akan bisa dikatakan sebagai kota yang semakin maju,” ujar Siska.
Ia mengatakan, penguatan Smart City juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota Kendari untuk menjadikan Kendari sebagai kota yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan.
Siska menyebut Kota Kendari saat ini berada dalam kategori kota sedang dan memiliki target untuk berkembang menjadi kota besar. Karena itu, menurutnya, berbagai sistem pendukung harus mulai dipersiapkan dan dimatangkan sejak sekarang.
“Kota Kendari masuk dalam kategori kota sedang. Tentu harapan kita akan menjadi kota besar. Oleh karena itu, banyak yang harus kita persiapkan dan matangkan, terutama berupa sistem,” katanya.
Siska menilai penerapan Smart City tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbanyak aplikasi. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan seluruh sistem dapat terintegrasi dan mampu membantu pemerintah dalam mengelola serta mengevaluasi kinerja berbagai perangkat daerah.
Ia bahkan mengaku memiliki tantangan tersendiri dalam melakukan evaluasi terhadap puluhan OPD jika tidak didukung sistem yang terintegrasi.
“Bicara Smart City ini banyak yang ada di kepala dan pikiran saya. Saya tidak mungkin mengatur semuanya 40 atau 30 OPD dan mengevaluasi satu per satu. Harus ada sistem yang membantu kita,” ungkapnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Siska mengatakan masih banyak potensi pendapatan daerah yang perlu digali melalui ekstensifikasi maupun optimalisasi data.
“Di Bapenda masih banyak potensi yang belum kita gali dan memang kita membutuhkan sistem. Bukan hanya di situ, tetapi juga di pariwisata, perdagangan dan ketenagakerjaan. Tiga sektor ini harus kita padukan,” jelasnya.
Untuk itu, Siska meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama perangkat daerah terkait segera menyusun kebutuhan sistem yang benar-benar dibutuhkan Pemkot Kendari.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi sebagai fondasi utama penerapan Smart City.
“Kalau aplikasi banyak, tetapi infrastrukturnya belum ada, lalu sistem utamanya apa? Ini yang harus kita matangkan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, pihak Cartenz Technology Indonesia melalui Sainal Arifin memaparkan sejumlah solusi digital pemerintahan yang dapat mendukung transformasi Smart City Kota Kendari.
Salah satu solusi yang diperkenalkan adalah Citigov, sebuah platform digital berbasis Software as a Service (SaaS) yang dirancang sebagai enabler kebijakan dan ekosistem digital pemerintahan.
Platform tersebut memungkinkan berbagai kebutuhan pemerintah daerah, mulai dari sistem informasi, administrasi hingga layanan publik dan sistem antrean, diintegrasikan dalam satu ekosistem digital.
Sainal menjelaskan, konsep tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengadopsi sistem digital tanpa harus membangun seluruh infrastruktur teknologi secara mandiri dan rumit.
Selain Citigov, Cartenz Technology juga memaparkan SmartGov Revenue, sistem modernisasi administrasi pajak daerah berbasis web dan mobile.
Sistem tersebut mencakup pengelolaan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah, dilengkapi modul pendataan, pelaporan, pemetaan atau Taxation Map, hingga penerimaan yang dapat diintegrasikan dengan bank daerah.
Dalam paparannya, SmartGov Revenue disebut telah digunakan oleh lebih dari 80 kabupaten/kota dengan tingkat renewal rate mencapai 99 persen dalam lima tahun terakhir.
Salah satu fitur yang juga menjadi perhatian adalah Fiskal Kadaster Terintegrasi, yang membantu pemerintah daerah memperbarui data objek pajak melalui survei lapangan secara digital.
Dengan sistem tersebut, petugas tidak lagi bergantung pada formulir kertas. Data lapangan dapat dikumpulkan menggunakan perangkat seluler, lengkap dengan informasi karakteristik objek, peta digital, foto hingga video.
Data hasil survei kemudian dapat langsung membentuk profil objek atau wajib pajak dan melalui proses verifikasi berlapis oleh petugas di kantor.
Hasil survei berupa data teks, gambar maupun peta persil tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pemutakhiran data dan penilaian pajak hingga menjadi dasar penetapan pajak bagi wajib pajak.
Cartenz juga memperkenalkan PALAPA, sebuah ekosistem digital terpadu yang dirancang untuk menyelaraskan koordinasi antarinstansi sekaligus membantu pemerintah memantau perkembangan kebijakan dan program prioritas secara lebih terukur.
Paparan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemkot Kendari dalam menentukan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan daerah.
Siska sangat tertarik atas ekspos yang ditampilkan, berharap kehadiran pihak Cartenz teknologi dalam pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran konkret mengenai sistem yang dibutuhkan Kota Kendari.
“Kita dengarkan langsung dan kita sharing. Saya ingin cepat dan langsung dikoneksikan dan dikembangkan, saya menginkan dalam pantauan tim digital saya. Mungkin bisa disediakan cepat oleh pihak Cartenz Teknologi. Serta apa saja yang kita butuhkan sehingga teknologi yang ada bisa memberikan proses dan sistem yang sesuai dengan harapan kita,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan Smart City harus diarahkan untuk menghasilkan sistem yang benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi.
Melalui koordinasi antara Dinas Kominfo, Bappeda, Bapenda, Inspektorat dan OPD teknis lainnya, Pemkot Kendari berharap pengembangan Smart City dapat dilakukan secara terintegrasi dan bertahap.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Kendari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang semakin mudah diakses, serta pengelolaan potensi daerah berbasis data dan teknologi. (HenQ)
