Kendari — Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) di pelataran Eks MTQ Kendari, Jumat (11/9/2026) pagi.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan GPM menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga kestabilan perekonomian daerah.
Menurut Siska, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi di Kota Kendari di tengah dinamika harga bahan pangan.
“Kegiatan hari ini merupakan bagian dari upaya kita mendukung perekonomian di Kota Kendari dan mensubsidi masyarakat. Sampai saat ini, Gerakan Pangan Murah di Kota Kendari telah memasuki kali ke-110 untuk pelaksanaannya,” ujar Siska.
Ia menjelaskan, sepanjang 2025 Pemkot Kendari telah melaksanakan GPM sebanyak 120 kali. Memasuki 2026, kegiatan serupa terus ditingkatkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap harga dan daya beli masyarakat.
Siska menyebut, kondisi inflasi Kota Kendari saat ini masih berada dalam kondisi terkendali, yakni pada kisaran 3,66 persen.
Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Pemkot Kendari bersama tim terpadu terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar.
Pemantauan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP PKK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Polresta Kendari hingga jajaran Adhyaksa.
“Pengawasan dan evaluasi terus kita lakukan untuk memastikan harga tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Selain mengendalikan harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan bahan pangan di Kota Kendari tetap aman. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras.
Siska mengatakan stok beras di Kota Kendari dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar satu tahun ke depan.
Meski demikian, ia mengakui Kota Kendari belum sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi potensi produksi pangan lokal.
Salah satunya melalui pengembangan kawasan persawahan di Amohalo dengan luas sekitar 600 hektare, sentra produksi di wilayah Labibia, serta pengembangan kawasan hortikultura.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Kota Kendari terhadap pasokan pangan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sultra, Agung Sugiharto, mengatakan pelaksanaan GPM merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, GPM tersebut berlangsung selama dua hari, 11 hingga 12 September 2026, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.
Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Bank Indonesia, serta sejumlah pelaku usaha dan distributor.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menambahkan bahwa GPM tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemkot Kendari dan Kejati Sultra yang diinisiasi dalam rangka menyemarakkan peringatan hari jadi kejaksaan.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus memastikan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. (HenQ)
