Kendari – teijayakendari.com – Komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kembali ditunjukkan melalui perhatian serius terhadap warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Bersama pemerintah pusat, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran turun langsung meninjau kondisi rumah warga di kawasan pesisir Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Rumah yang dikunjungi merupakan milik Hatta Jumadia, warga pesisir Kecamatan Abeli, yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi bersama keluarganya. Kondisi rumah semi permanen yang ditempati tujuh anggota keluarga tersebut tampak memprihatinkan, dengan dinding lapuk, atap seng berlubang, serta minim fasilitas dasar.
Dalam dialog bersama rombongan, Hatta mengaku bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi kesehatannya yang menurun membuat kemampuan bekerja semakin terbatas.
“Kerja pemulung, penghasilannya tidak menentu,” ungkap Hatta di hadapan Menteri PKP dan Wali Kota Kendari.
Lebih memprihatinkan lagi, keluarga tersebut belum memiliki fasilitas kamar mandi maupun jamban. Untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari, mereka terpaksa memanfaatkan area laut di sekitar permukiman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, keluarga Hatta masuk kategori desil satu atau kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Rumah tersebut juga belum memiliki sambungan listrik mandiri dan masih bergantung pada aliran listrik milik tetangga.
Melihat kondisi itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah pusat akan segera memasukkan rumah Hatta dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
“Kita ingin bantuan ini tepat sasaran. Kondisi rumah seperti ini memang sangat layak dibantu,” tegas Maruarar.
Di sisi lain, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menunjukkan langkah cepat dengan menyiapkan solusi hunian yang lebih layak bagi keluarga Hatta melalui rumah susun (rusun) milik pemerintah.
Langkah tersebut menjadi bentuk nyata perhatian Pemerintah Kota Kendari terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir dan permukiman kumuh.
Siska menegaskan, penanganan RTLH menjadi salah satu prioritas Pemkot Kendari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah pusat di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari peluncuran Program BSPS untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang dipusatkan di Kota Kendari.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP mengungkapkan bahwa alokasi program bedah rumah di Sulawesi Tenggara terus meningkat. Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah bantuan BSPS di Sultra mencapai 1.129 unit rumah, sementara pada Tahun Anggaran 2026 Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan sebanyak 8.973 unit rumah untuk Sulawesi Tenggara.
Peningkatan alokasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kota Kendari. (ADV)
