Kendari – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menyoroti rendahnya kepedulian pemerintah kelurahan dalam menyampaikan laporan kondisi wilayah. Dari total 65 kelurahan di Kota Kendari, hingga periode 1–10 Juli 2026 baru 13 kelurahan yang melaporkan kondisi kondusifitas wilayah kepada Pemerintah Kota Kendari.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan arahan pada Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan yang dirangkaikan dengan Launching Kelurahan Siaga TBC “Kendari Tuntas TBC”, yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Kendari di Swiss-Bel Hotel Kendari, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, serta Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan.
Dalam arahannya, Siska menegaskan bahwa lurah merupakan kepala wilayah yang bertanggung jawab mengetahui seluruh kondisi masyarakat di wilayah kerjanya, bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan.
Menurutnya, seorang lurah harus memahami berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, angka warga yang sakit, persoalan stunting, warga yang mengalami kesulitan ekonomi, tekanan sosial, hingga pelayanan publik yang belum terpenuhi.
“Lurah harus mengetahui kondisi masyarakatnya. Berapa yang sakit, siapa yang belum mendapatkan pelayanan, siapa yang mengalami tekanan sosial, siapa yang membutuhkan perhatian pemerintah. Jangan sampai ada lurah yang tidak tahu kondisi warganya sendiri,” tegas Siska.
Ia mengaku prihatin karena hingga saat ini hanya 13 kelurahan yang secara aktif menyampaikan laporan kondisi wilayah kepada pemerintah kota.
“Baru 13 kelurahan yang menyampaikan kabar bahwa pemerintahan hadir di tengah masyarakat. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Siska juga menjelaskan bahwa meskipun kegiatan yang dihadiri merupakan rapat koordinasi bidang kesehatan, dirinya sengaja mengingatkan para lurah karena keberhasilan program kesehatan tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah wilayah.
“Mungkin ada yang bertanya, kenapa rapat koordinasi kesehatan justru lurah yang saya tegur. Karena lurah adalah kepala wilayah. Kepala puskesmas memiliki tugas sesuai tupoksinya, tetapi yang memiliki masyarakat adalah lurah,” katanya.
Menurutnya, kepala puskesmas hanya membantu pelaksanaan program kesehatan. Sementara penanggung jawab utama terhadap kondisi masyarakat tetap berada di tangan kepala wilayah.
Ia menambahkan, struktur pemerintahan di tingkat kelurahan sudah sangat lengkap, mulai dari sekretaris kelurahan, kepala seksi, RT/RW, LPM, Posyandu, hingga unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dapat bersinergi menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Lurah itu ibarat wali kota kecil di wilayahnya. Semua unsur ada di kelurahan. Maka jangan pernah mengatakan itu bukan urusan saya. Semua persoalan masyarakat harus diketahui oleh kepala wilayah,” tegasnya.
Wali Kota juga mengingatkan agar para lurah tidak melempar tanggung jawab kepada organisasi perangkat daerah lain ketika menemukan persoalan di masyarakat.
“Memang ada dinas yang melaksanakan program sesuai tugasnya, tetapi lurah bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memastikan seluruh program pemerintah sampai kepada masyarakat. Penanggung jawab wilayah tetap kepala wilayah,” ujar Siska.
Ia berharap ke depan seluruh lurah di Kota Kendari lebih aktif memantau perkembangan wilayahnya, memperkuat koordinasi dengan puskesmas dan seluruh elemen masyarakat, serta rutin menyampaikan laporan kondisi wilayah sebagai dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Kendari.
Data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pada periode 1–10 Juli 2026, baru 13 kelurahan yang telah melaporkan kondisi kondusifitas wilayah, yakni Kelurahan Wua-Wua, Bende, Watulondo, Kendari Caddi, Kessilampe, Gunung Jati, Benu-Benua, Dapu-Dapura, Kadia, Sambuli, Mandonga, Mangga Dua, dan Anggoeya. Pemerintah Kota Kendari berharap seluruh kelurahan lainnya segera menyampaikan laporan serupa secara berkala sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menuju Kendari Semakin Maju. (HenQ)
