KENDARI – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menghadiri peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang digelar di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kehadiran Kota Kendari sebagai lokasi peluncuran program BSPS dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan hunian layak di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran tampak mendampingi Mendagri dan Menteri PKP meninjau langsung rumah warga penerima bantuan sekaligus berdialog dengan masyarakat penerima program.
Siska Karina Imran menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Kendari terhadap program BSPS yang dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan rumah layak huni.
Menurutnya, program bedah rumah bukan hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah Kota Kendari tentu siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah pusat agar program seperti ini bisa berjalan maksimal,” ujar Siska.
Ia juga menegaskan, Pemkot Kendari terus berkomitmen menghadirkan program-program pro rakyat, termasuk mendukung penataan kawasan permukiman dan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa alokasi program bedah rumah di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan.
Ia menyebutkan, pada Tahun Anggaran 2025, alokasi BSPS di Sultra berjumlah 1.129 unit rumah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2026, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan sebanyak 8.973 unit bedah rumah untuk Sulawesi Tenggara.
Menurut Maruarar, peningkatan alokasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan rakyat. Ia menyebut kepala daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program bantuan tepat sasaran dan berjalan efektif.
Program BSPS sendiri merupakan bantuan stimulan dari pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Pemerintah berharap program tersebut mampu mempercepat pengurangan angka rumah tidak layak huni di berbagai daerah.(HenQ)
