Jakarta – Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, Leni Andriani Surunuddin, B.Bus., M.Com., menilai pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan yang lebih merata hingga ke daerah.
Pidato kenegaraan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Leni menyoroti pentingnya pesan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Menurutnya, kebijakan fiskal nasional harus tetap memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan sesuai karakteristik serta kebutuhan masyarakat masing-masing.
Hal ini sejalan dengan perhatian DPD RI yang dalam sidang bersama tersebut menekankan bahwa dana transfer ke daerah tidak semata-mata dipandang sebagai alokasi anggaran, tetapi harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan.
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam pidatonya menyampaikan bahwa penyesuaian dana transfer ke daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Leni menilai pandangan tersebut sangat relevan dengan kondisi daerah, termasuk Sulawesi Tenggara. Menurut dia, keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur dari capaian pemerintah pusat, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di daerah merasakan manfaat pembangunan.
“Pembangunan nasional harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat di daerah. Karena itu, kebijakan anggaran dan transfer ke daerah harus memperhatikan kebutuhan riil, kapasitas fiskal, serta kemampuan masing-masing daerah dalam memberikan pelayanan dasar,” ujar Leni.
Sebagai anggota Komite IV DPD RI, Leni selama ini juga menaruh perhatian pada pengelolaan keuangan negara, pembangunan daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran. Dalam kunjungan kerja sebelumnya di Sulawesi Tenggara, ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan anggaran maupun pembangunan desa.
Menurut Leni, semangat pemerataan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Daerah tidak boleh hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga perlu memperkuat inovasi pendapatan, meningkatkan efektivitas belanja dan memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
“Daerah juga harus terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja. Namun pada saat yang sama, pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan transfer tetap memberikan ruang bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi pusat dan daerah menjadi salah satu kunci agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan efektif. Setiap kebijakan fiskal, menurutnya, harus diterjemahkan dalam program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Leni juga mengapresiasi pesan kebangsaan yang disampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Ia berharap momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk memperkuat komitmen menghadirkan pembangunan yang adil dan merata.
“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerataan pembangunan, pelayanan dasar yang berkualitas dan penguatan ekonomi daerah harus menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia ke depan,” pungkasnya.
Leni menegaskan, DPD RI akan terus menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk memperjuangkan kepentingan daerah sekaligus mengawal agar kebijakan nasional dapat memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, pesan utama dari pidato kenegaraan Presiden dan pandangan DPD RI mengenai hubungan pusat-daerah diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan yang tidak hanya tumbuh secara nasional, tetapi juga semakin merata hingga ke pelosok daerah. (HenQ)
