Kendari – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (5/3/2026).
Kedatangan Wamen disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, serta Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Turut hadir mendampingi Wamen, sejumlah direktur dan pejabat kementerian.
Dalam arahannya, Fahri Hamzah menekankan pentingnya penanganan sanitasi dan perumahan secara terintegrasi oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa sanitasi merupakan isu publik yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting, sehingga tidak bisa ditangani secara parsial.
Selain itu, ia mendorong penataan kawasan perkotaan melalui pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun, serta pengembangan kawasan berbasis transportasi (transit oriented development/TOD), guna menjawab keterbatasan lahan di perkotaan.
“Tahun ini kita targetkan renovasi sekitar 400 ribu rumah secara nasional, termasuk penataan kawasan pesisir dan kawasan kumuh,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam presentasinya memaparkan gambaran umum dan kondisi perumahan di Kota Kendari. Ia menyebut luas wilayah Kota Kendari mencapai sekitar 271,76 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 375.829 jiwa dan total 116.592 kepala keluarga.
Dari sisi perumahan, tercatat sebanyak 89.668 unit rumah di Kota Kendari, dengan 85.350 unit di antaranya tergolong layak huni dan 4.318 unit masih masuk kategori tidak layak huni.
Dalam mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah, Pemkot Kendari telah melakukan berbagai langkah percepatan. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 7.534 unit rumah mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau rumah MBR, serta 2.277 unit pembebasan BPHTB untuk rumah pertama.
Selain itu, Pemkot Kendari juga membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu dan korban bencana, termasuk dukungan dari APBN, APBD Provinsi dan Kota, serta CSR. Tercatat sebanyak 196 unit rumah telah dibangun, termasuk 11 unit rumah korban bencana pada tahun 2025.
Untuk tahun 2026, Pemkot Kendari juga mengusulkan bantuan rumah tidak layak huni melalui Program BSPS Kementerian PKP sebanyak 1.200 unit, dengan 512 unit telah teralokasi pada tahap pertama. Selain itu, terdapat usulan 51 unit rumah pada kawasan kampung nelayan melalui program BSPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri yang dinilai memberikan arahan strategis dalam penanganan kawasan kumuh dan pengembangan perumahan di daerah.
Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekda Asrun Lio turut mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan penting dalam memperkuat sinergi pembangunan perumahan, penataan kawasan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Sulawesi Tenggara.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara pemerintah pusat dan daerah guna membahas langkah konkret percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah tersebut.(HenQ)
