Kendari – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memaparkan kondisi perumahan dan strategi penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari saat menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (5/3/2026).
Dalam presentasinya, Wali Kota menyampaikan gambaran umum Kota Kendari, mulai dari kondisi geografis hingga demografis. Luas wilayah Kota Kendari tercatat sekitar 271,76 km² dengan jumlah penduduk mencapai 375.829 jiwa atau 116.592 kepala keluarga.
Dari sisi perumahan, Pemkot Kendari mencatat terdapat 89.668 unit rumah, dengan 85.350 unit di antaranya tergolong layak huni, sementara 4.318 unit lainnya masih masuk kategori tidak layak huni.
Siska menegaskan, Pemerintah Kota Kendari terus mendorong peningkatan kualitas hunian melalui berbagai program, termasuk dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah.
“Pada tahun 2025, kami telah merealisasikan 7.534 unit bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta 2.277 unit pembebasan BPHTB untuk rumah pertama,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Kendari juga melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu dan korban bencana. Tercatat sebanyak 196 unit rumah telah dibangun dengan dukungan APBN, APBD, serta CSR, termasuk 11 unit rumah untuk korban bencana pada tahun 2025.
Untuk tahun 2026, Pemkot Kendari mengusulkan bantuan rumah tidak layak huni melalui Program BSPS Kementerian PKP sebanyak 1.200 unit, dengan 512 unit telah teralokasi pada tahap awal. Selain itu, terdapat pula usulan 51 unit rumah di kawasan kampung nelayan melalui program BSPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri yang dinilai memberikan arahan strategis dalam penataan kawasan permukiman, khususnya terkait sanitasi dan pengembangan hunian yang terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah dalam arahannya menekankan bahwa persoalan sanitasi dan perumahan harus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah karena berkaitan langsung dengan isu kesehatan publik seperti stunting.
Ia juga mendorong pengembangan hunian vertikal dan penataan kawasan berbasis transportasi untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan, termasuk di Kota Kendari.
Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekda Asrun Lio mengapresiasi paparan Wali Kota Kendari serta kehadiran pemerintah pusat. Ia menyebut sinergi ini penting untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh dan pembangunan perumahan layak huni di daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara pemerintah pusat dan daerah guna merumuskan langkah konkret pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Sulawesi Tenggara.
Hadir mendampingi Walikota Kendari, Sekda Kota Kendari Amir Hasan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari M.Saiful, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari Satria Damayanti. (HenQ)
