Kendari — Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Mal Pelayanan Publik (MPP) di Ruang Samaturu, Gedung Balai Kota Kendari, Rabu (16/9/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Mendengar dari Aspirasi Menjadi Aksi Perbaikan Pelayanan Publik di Kota Kendari”.
Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, S.STP., SH., M.Si. Dalam sambutannya, Amir Hasan menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan mendapatkan masukan konstruktif dari pemangku kepentingan demi mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta berkeadilan.
“Tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks, terutama di tengah perkembangan transformasi digital dan percepatan investasi. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kolaborasi, dan integrasi dari seluruh unsur penyelenggara pelayanan,” ujar Amir Hasan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari, Ibram Agus Sakti, ST, turut memaparkan materi strategis bertajuk “MPP Menampung Aspirasi untuk Perbaikan Pelayanan Publik”. Ia menggarisbawahi landasan hukum penyelenggaraan MPP berdasarkan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 dan Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021.
Ibram memaparkan bahwa MPP Kota Kendari yang berlokasi di Gedung Balaikota Kendari dan diresmikan pada Desember 2022, kini telah menyediakan 134 jenis layanan dari 31 instansi yang bergabung di atas area seluas 631 meter persegi. Ia juga menegaskan lima fokus utama perbaikan layanan yang dirasakan masyarakat, meliputi aspek tepat waktu, kemudahan prosedur, transparansi informasi, digitalisasi sistem, serta inklusivitas.
Kegiatan monitoring dan evaluasi kualitas layanan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, hingga mitra pelayanan publik.
Berdasarkan data kehadiran, forum ini melibatkan puluhan perwakilan instansi dan elemen masyarakat, di antaranya:
- Kementerian/Lembaga & Penegak Hukum: Kementerian Agama Kota Kendari, Kejaksaan Negeri Kota Kendari, Polresta Kota Kendari, Kantor Pajak (KPP) Pratama Kendari, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Narkotika Nasional (BNN), BPJPH, Bea Cukai, serta Ombudsman RI Perwakilan Sultra.
- Kesehatan & Jaminan Sosial: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Labkesda Kota Kendari, Klinik Kesehatan Kota Kendari, dan BPOM Kota Kendari.
- Perbankan & Keuangan: PT Pegadaian, Bank BRI, dan Bank Sultra.
- Perangkat Daerah & Layanan Publik Teknis: SAMSAT Kota Kendari, PT Pos Indonesia, Bagian Hukum Setda Kota Kendari, Pojok Baca Digital, Dinas Pendapatan Daerah, DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), PDAM Tirta Anoa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Kendari.
- Unsur Masyarakat & Mitra: Akademisi (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), media massa (2 orang), dan perwakilan pelaku usaha (7 orang).
Melalui forum konsultasi ini, Pemkot Kendari optimis kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sistem pelayanan, dan percepatan reformasi birokrasi dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan visi “Kendari Semakin Maju.” (HenQ)
