Kendari – Penjabat (Pj) Walikota Kendari Asmawa Tosepu menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, dengan 3 agenda kegiatan yakni terkait Raperda APBD Kota Kendari tahun 2023 dan jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Perumda Air minum Tirta Anoa Kendari, yang dilaksanakan diruang Rapat Paripurna DPRD kota Kendari, Senin (31/10/2022).
Rapat paripurna pertama yaitu pandangan umum Fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun Anggaran 2023 dan Agenda Jawaban Walikota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun Anggaran 2023.
Adapun tanggapan tujuh Fraksi DPRD kota Kendari tersebut yaitu;
Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI) diwakili Noviana, mengatakan, apa yang di programkan kedepan bisa menjadikan Kendari sebagai kota yang bersih , gesit, ramah, asri dan kondusif dengan tagline Kendari Bergerak.
“Kedepan pembangunan kota bisa lebih kreatif dan inovasi lagi sehingga bisa menambah pundi-pundi PAD sehingga bisa mencapai target yang telah ditentukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, Simon Mantong, mengomentari pajak retribusi restoran, rumah makan dan sejenisnya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan pendampingan KPK. Dimana, setiap restoran maupun rumah makan tersebut telah dibagikan alat perekam pajak.
“Namun rupanya alat tersebut tidak digunakan, sehingga kami meminta adanya pengawasan dan monitoring terkait hal itu,” jelas dia.
Fraksi Nasdem melalui wakilnya Andi Sitti Rofikah, berharap program-program yang akan dilaksanakan di 2023 ialah program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI-Perjuangan, Andi Sulolipu, menuturkan, sebaiknya Pemerintah Kota Kendari menginvetarisasi potensi sumber-sumber pajak yang ada di Kendari untuk meningkatkan PAD. Mengevaluasi sumber pajak itu bila kurang maksimal dalam meberikan peningkatan PAD.
“Ini penting untuk meningkatkan pembangunan yang ada di daerah kita. Penting juga diperhatikan peningkatan UMKM,” katanya.
Fraksi PAN diwakili Anita Dahlan Moga, menyampaikan, perlu kesepahaman dan komitmen dalam melaksanakan menjalankan program yang telah disusun dengan memperhatikan kefektifan dan efisensi.
Fraksi Golkar melalui Rajab Djinik, agar tercapainya target program dari pemerintah maka perlunya memaksimalkan tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dan Fraksi PKS melalui kadernya Rizki Brilian Pagala, meminta agar pemerintah tetap mengedepankan asas transparansi, serta akuntabilitas.
“Kita berharap agar semua pihak bisa bekerjasama dan lebih keras lagi agar target PAD tercapai. Sehingga pihaknya meminta setiap SKPD meningkatkan kinerja di tahun 2023 mendatang,” tututanya.
Dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2023, seluruh Fraksi menerima dan menyetujui untuk selanjutnya di bahas Oleh Banggar DPRD Kota Kendari bersama TAPD Pemerintah Kota Kendari.
Sementara itu, Pj Walikota Kendari akan menjadikan kebersihan sebagai prioritas utama pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta didedikasikan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Kendari.
Tak lupa pula Asmawa Tosepu terus meggelorakan gerakan melalui tagline “Kendari Bergerak” sebagai motivasi baru masyarakat Kota Kendari.
Sementara pada Rapat Paripurna ketiga dengan agenda Jawaban Walikota Kendari terhadap Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Perumda Air Minum Tirta Anoa merupakan jawaban walikota atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda yang sama pada Paripurna yang digelar pada tanggal 21 Oktober 2022 lalu.
Paripurna dihadiri Pj. Walikota Kendari, Asmawa Tosepu, Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, Serta Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Paripurna ini juga dirangkaikan dengan pelepasan peserta magang dari SMK 1 Kendari yang telah melaksanakan Nagan di Sekretariat DPRD Kota Kendari selama 3 bulan.*
