Jakarta – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tersebut mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.” Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Presiden menekankan bahwa perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan keluarga.
Presiden juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan makro. Manfaatnya harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rakornas TPAKD 2026 turut menjadi momentum peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut menegaskan pentingnya kebijakan keuangan yang tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keuangan hingga tingkat keluarga.
Bagi Pemerintah Kota Kendari, keikutsertaan dalam Rakornas ini menjadi kesempatan untuk memperkuat strategi pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal.
“Perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Kendari, kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM, perempuan pelaku usaha, generasi muda, serta masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pembiayaan dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga,” ujar Siska.
Menurutnya, penguatan akses keuangan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi Kota Kendari yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui TPAKD, pemerintah kota akan terus mendorong sinergi dengan OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.
Selain akses permodalan, Pemkot Kendari juga memandang pengembangan ekosistem ekonomi digital dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM sebagai aspek penting untuk memperkuat produktivitas serta daya saing usaha lokal.
“Kami berharap hasil Rakornas ini dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah, terutama dalam memperkuat akses pembiayaan usaha produktif, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Kota Kendari dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Kendari melalui TPAKD diharapkan semakin mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, memetakan kebutuhan akses keuangan masyarakat, serta mengembangkan program yang mampu menjawab tantangan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.
Partisipasi Wali Kota Kendari dalam Rakornas TPAKD 2026 menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendukung agenda nasional perluasan akses keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat terwujudnya Kota Kendari yang semakin maju, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. (HenQ)
