Kendari — Isu mengenai pembatasan akses komunikasi oleh kepala daerah menuai sorotan setelah beredar kabar yang menyebutkan bahwa Wali Kota Kendari memblokir nomor WhatsApp sejumlah wartawan yang hendak melakukan konfirmasi berita.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, angkat bicara untuk meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa Wali Kota Kendari tidak pernah memblokir nomor masyarakat maupun wartawan yang ingin menyampaikan informasi atau klarifikasi.
“Wali Kota Kendari tidak pernah memblokir nomor masyarakat maupun wartawan yang ingin menyampaikan informasi atau klarifikasi,” ujar Sahuriyanto saat dikonfirmasi, menegaskan komitmen keterbukaan komunikasi di lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Pihak Dinas Kominfo menduga isu pemblokiran tersebut tidak mendasar atau mungkin disebabkan oleh kendala teknis pada aplikasi perpesanan mengingat tingginya volume komunikasi dan padatnya agenda harian kepala daerah. Pemerintah Kota Kendari memastikan ruang komunikasi dengan insan pers dan masyarakat tetap terbuka demi menjaga transparansi informasi.
Polemik ini turut mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67, di mana kepala daerah berkewajiban menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance). Selain itu, sinergi antara pemerintah dan media juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin hak jurnalis untuk memperoleh informasi berimbang demi kepentingan publik di Kota Kendari. (Aql)
