Kendari — Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta para distributor pangan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kendari jika menghadapi kendala dalam distribusi maupun kenaikan harga bahan pokok.
Hal itu disampaikan Siska saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan di Kota Kendari Tahun 2026, di salah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).
Siska mengatakan, pengendalian harga pangan bukan hanya berkaitan dengan angka inflasi, tetapi bagaimana pemerintah memastikan masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Pengendalian harga pangan bukan semata-mata menjadi soal atau angka inflasi. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memastikan masyarakat dapat menjangkau harga-harga yang ada di pasar,” kata Siska.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menjaga stabilitas harga. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan sendiri karena melibatkan distributor, pedagang, Bulog, aparat penegak hukum, DPRD, serta perangkat daerah terkait.
Karena itu, Siska meminta setiap kendala yang dialami distributor segera disampaikan kepada pemerintah agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Kalau distributor mengalami kesulitan atau kendala, segera melaporkan ke kita. Karena tidak mungkin teman-teman distributor menaikkan harga kalau tidak ada penyebabnya,” ujarnya.
Siska menilai kenaikan harga pangan dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk biaya mobilisasi barang dari luar daerah maupun perubahan harga dari daerah asal. Kondisi tersebut, kata dia, perlu diketahui pemerintah agar tidak terjadi saling menyalahkan antara pemerintah dan distributor.
Ia juga meminta pengawasan dan deteksi dini terhadap harga, stok, serta distribusi pangan terus diperkuat. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh menunggu sampai harga melonjak dan masyarakat merasakan dampaknya.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah harga naik atau setelah masyarakat merasakan dampaknya. Kita harus bisa mengetahui lebih awal bagaimana kondisi stok, kelancaran distribusi, dan perkembangan harga di lapangan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Siska menyebut inflasi Kota Kendari secara year-on-year pada Agustus 2026 berada di angka 3,66 persen. Sementara secara month-to-month tercatat minus 0,37 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut masih relatif terkendali, namun pemerintah tetap perlu mewaspadai potensi kenaikan inflasi.
“Kalau sudah naik ke angka 4, itu yang agak sulit. Kita harus melakukan intervensi yang lebih dalam atau kita subsidi,” ungkapnya.
Siska menyebut sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang andil terbesar terhadap inflasi di Kota Kendari.
Untuk mengantisipasi gejolak harga, pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan harga komoditas setiap hari dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk BPS, Bulog, aparat penegak hukum dan perangkat daerah.
Dorong Pangan Diproduksi di Kendari
Selain menjaga stabilitas harga melalui pemantauan dan intervensi, Siska mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Ia mencontohkan komoditas telur yang memiliki kebutuhan tinggi di Kota Kendari. Menurutnya, produksi telur dari peternak lokal dapat membantu menekan biaya distribusi sehingga harga di tingkat masyarakat lebih terjangkau.
“Telur kita bisa produksi di sini agar supaya kita bisa menekan angka mobilisasi, tidak mengeluarkan lagi biaya,” katanya.
Siska mengatakan Kota Kendari memiliki potensi untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri. Salah satunya dengan keberadaan kawasan persawahan di Amohalo yang luasnya sekitar 600 hektare.
Ia juga menyinggung intervensi pemerintah terhadap lahan pertanian yang terdampak kekeringan akibat perubahan iklim. Pemkot Kendari berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melakukan rekayasa air sehingga tanaman petani dapat diselamatkan.
“Yang tadinya ada ancaman sekitar 20 hektare akan mengalami gagal panen, setelah pemerintah intervensi, ini sudah bisa panen,” ujarnya.
Siska turut menyoroti tingginya kebutuhan pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kendari.
Ia menyebut terdapat sekitar 39 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Kebutuhan telur untuk program tersebut mencapai sekitar 89 ribu butir per hari.
Jumlah itu belum termasuk kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha lainnya.
Karena itu, Siska meminta kebutuhan pangan MBG dapat disinkronkan dengan produksi pelaku UMKM, distributor, peternak, petani, dan masyarakat di Kota Kendari.
“Bagaimana yang dibutuhkan MBG ini bisa disinkronkan dengan para pengusaha UMKM kita, distributor, dan masyarakat yang menjual, agar kebutuhan kita masih bisa kita cover sendiri,” katanya.
Siska menegaskan, penguatan produksi pangan lokal penting dilakukan agar kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan Rakor Pengendalian Harga Pangan Tahun 2026 digelar untuk menjaga stabilitas harga, mencegah lonjakan harga yang tidak wajar, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan bahan pangan pokok.
Rakor tersebut juga membahas kelancaran distribusi dan pengawasan pangan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Kendari, Polresta Kendari, DPRD Kota Kendari dan Bulog Sulawesi Tenggara. (HenQ)
