Kendari – Pemerintah Kota Kendari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui kegiatan “Wali Kota Kendari Bersama Forkopimda Menyapa” di wilayah Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Puuwatu, yang berlangsung dilapangan upacara kantor Kecamatan Puuwatu, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muh. Inarto bersama anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Mandonga-Puuwatu, para kepala OPD, camat dan lurah, hingga para ketua RT/RW di dua kecamatan tersebut.
Pertemuan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing. Sejumlah aspirasi yang mengemuka di antaranya persoalan banjir, kondisi jalan, penerangan jalan, pengelolaan sampah hingga persoalan data penerima bantuan sosial.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, pemerintah membutuhkan masukan langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, masyarakat di tingkat RT dan RW memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai persoalan lingkungan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga setiap hari.
“Tidak semua orang bisa menyuarakan apa yang terjadi. Kacamata saya dan Pak Wakil berbeda dengan kacamata Bapak/Ibu,” kata Siska dalam forum tersebut.
Ia menilai keberadaan RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh adat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memetakan persoalan yang ada di setiap wilayah.
Dalam kesempatan itu, Siska juga mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang belum dapat dituntaskan pemerintah selama sekitar satu setengah tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Sudirman.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pengelolaan sampah. Produksi sampah di Kota Kendari disebut telah mendekati 300 ton per hari, dengan 85℅ sebagian besar berasal dari rumah tangga.
Pemkot Kendari kemudian menyiapkan konsep Lembaga Penanganan Sampah (LPS) berbasis kelurahan dengan melibatkan masyarakat sejak dari tingkat rumah tangga.
Melalui konsep tersebut, pengangkutan sampah dirancang dilakukan dari rumah ke rumah menggunakan kendaraan roda tiga yang dinilai lebih mampu menjangkau lorong-lorong permukiman.
Masyarakat juga akan didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat disalurkan ke bank sampah untuk ditimbang dan mendapatkan nilai ekonomis.
Namun, bagi masyarakat Mandonga dan Puuwatu, persoalan sampah bukan satu-satunya masalah yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Warga dari sejumlah kelurahan menyampaikan keluhan terkait banjir yang masih terjadi di beberapa titik. Persoalan jalan rusak, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi serta perubahan data kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial juga turut disampaikan.
Salah satu aspirasi datang dari Waode Kasi, Ketua RT 21/RW 06 Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu.
Dalam penyampaiannya, Waode meminta agar masyarakat di wilayahnya tidak hanya diberikan janji, tetapi mendapatkan perhatian dan tindak lanjut nyata atas persoalan yang mereka hadapi.
Ia juga menyoroti perhatian anggota legislatif dari Dapil Mandonga-Puuwatu terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran wakil rakyat yang tidak hanya datang ketika ada agenda tertentu, tetapi juga benar-benar memperhatikan kondisi dan kebutuhan warga di lingkungan.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari dinamika dialog antara pemerintah, legislatif dan masyarakat dalam kegiatan Wali Kota Kendari Menyapa.
Sementara itu, sejumlah warga lainnya turut menyampaikan persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar. Warga Kelurahan Punggolaka, misalnya, menyoroti kondisi jalan yang rusak. Sementara persoalan banjir disampaikan warga dari sejumlah wilayah Mandonga, Korumba, Lalodati hingga Watulondo.
Keluhan mengenai penerangan jalan juga menjadi perhatian warga. Sejumlah titik jalan dan lorong disebut masih minim penerangan, termasuk kawasan yang dinilai rawan bagi pengguna jalan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wali Kota Siska menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pemerintah untuk menentukan langkah penanganan bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Ia berharap forum Wali Kota Kendari Menyapa tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Siska juga menekankan bahwa pembangunan kota membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah, DPRD, aparat keamanan, perangkat kecamatan dan kelurahan, hingga masyarakat di tingkat RT dan RW.
“Tanpa partisipasi masyarakat, program ini tidak akan pernah jalan. Kami sangat optimistis program ini menjadi salah satu legacy atau peninggalan keberhasilan kita bersama,” ujarnya.
Kegiatan di Mandonga dan Puuwatu tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus dibuka untuk memastikan berbagai kebijakan pembangunan tidak hanya disusun dari perspektif pemerintah, tetapi juga berdasarkan kebutuhan warga di lapangan. (HenQ)
