JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) RI terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen yang menjadi salah satu Program Strategis Nasional Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang dipimpin Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Rakor dihadiri jajaran Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas sosial, hingga dinas pekerjaan umum dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Kota Kendari, kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana.
Dalam kesempatan itu, Rukmana mewakili Pemerintah Kota Kendari melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Kendari terkait dukungan penyelenggaraan serta pembangunan Sekolah Rakyat. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen dan kesiapan Pemkot Kendari dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Melalui penandatanganan komitmen ini, Pemkot Kendari menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kami siap berkolaborasi dengan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program ini, mulai dari proses penerimaan peserta didik, penyediaan layanan pendukung, hingga operasional sekolah nantinya,” ujar Rukmana.
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mematangkan fase transisi operasional 93 gedung Sekolah Rakyat Permanen yang ditargetkan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 atau Juli 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah dalam menjaring peserta didik, menyiapkan tenaga pendidik, serta menyelesaikan aspek kelembagaan melalui penerbitan surat keputusan tim transisi.
Hingga pertengahan Juni 2026, jumlah calon peserta didik yang telah terdata mencapai 48.975 siswa. Angka tersebut melampaui kuota awal yang ditetapkan pemerintah sebanyak 32.640 siswa, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program pendidikan gratis tersebut.
Selain membahas kesiapan operasional, rakor juga mengulas perkembangan pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen di berbagai daerah. Kemensos mencatat progres pembangunan pada 93 lokasi sekolah permanen telah mencapai rata-rata 78,75 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 lokasi telah selesai dibangun dan 24 lokasi lainnya dinyatakan siap difungsikan.
Secara nasional, pada tahun ajaran baru mendatang pemerintah menargetkan sebanyak 178 Sekolah Rakyat beroperasi. Jumlah tersebut terdiri atas 93 Sekolah Rakyat Permanen, 77 Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025, dan 8 Sekolah Rakyat Rintisan baru tahun 2026. Adapun target pembangunan nasional hingga akhir Juni 2026 mencapai 104 titik yang tersebar di berbagai provinsi.
Berdasarkan hasil rakor, Kota Kendari masuk dalam lokasi pengembangan Sekolah Rakyat Permanen dengan nama SRT 2 Kendari yang akan melayani jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Perpindahan dari Sekolah Rakyat Rintisan menuju Sekolah Rakyat Permanen direncanakan berlangsung pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.
Dalam notulen rakor yang diterima peserta, disebutkan bahwa Sekolah Rakyat Permanen jenjang SD, SMP dan SMA di Kota Kendari akan beroperasi dengan nama SRT 2 Kendari. Pemerintah daerah juga diminta mendukung proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi calon siswa dari keluarga kategori Desil 1 hingga Desil 2, membentuk tim transisi, menyediakan guru pengajar tamu sementara sambil menunggu guru tetap, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi sekolah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi layanan kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit daerah, layanan psikologi, serta dukungan keamanan bagi peserta didik Sekolah Rakyat.
Rukmana mengatakan, Pemerintah Kota Kendari siap menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan Kemensos agar operasional Sekolah Rakyat Permanen dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
“Ini merupakan program yang sangat baik untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan berkualitas secara gratis. Kami akan berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait agar seluruh persiapan, termasuk sosialisasi dan dukungan layanan pendukung, dapat diselesaikan tepat waktu,” katanya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama atau boarding school yang sepenuhnya gratis bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem. Selain memperoleh fasilitas tempat tinggal dan kebutuhan hidup selama pendidikan, para siswa juga akan mendapatkan dukungan sarana belajar modern, termasuk tablet untuk pembelajaran digital serta perlengkapan seragam sekolah.
Seiring dengan pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, Kemensos juga membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Total formasi yang disiapkan mencapai 3.053 guru dan 5.127 tenaga kependidikan.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses pendidikan berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. (HenQ)
