KENDARI – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting melalui pendekatan berbasis data, penguatan layanan Posyandu, serta intervensi kesehatan yang akan dilaksanakan secara serentak mulai Juli 2026. Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kota Kendari Tahun 2026 yang digelar, Rabu (17/6/2026).
Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan gangguan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Menurutnya, anak yang mengalami stunting berisiko mengalami hambatan perkembangan kognitif yang dapat memengaruhi produktivitas dan daya saing ketika dewasa. Karena itu, penanganan stunting harus menjadi agenda prioritas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Penurunan stunting harus dituntaskan melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif. Ini bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi menjadi tugas bersama,” ujar Amir Hasan.
Ia menjelaskan, evaluasi kinerja yang dilakukan pada tahun ini menjadi kesempatan penting untuk mengukur efektivitas program yang telah berjalan sekaligus menemukan berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi yang lebih tepat sasaran ke depan.
Amir Hasan juga menekankan bahwa keberhasilan menekan angka stunting sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor. Selain layanan kesehatan, faktor pendidikan, sanitasi lingkungan, akses air bersih, ketahanan pangan keluarga hingga pola asuh anak turut berperan besar dalam upaya pencegahan stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Hasria Mahmud, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya menangani anak yang telah mengalami stunting, tetapi juga mencegah munculnya kasus-kasus baru.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat lebih dari 400 anak stunting yang menjadi sasaran intervensi langsung Dinas Kesehatan Kota Kendari. Namun di sisi lain, terdapat sekitar 12 ribu anak yang berpotensi mengalami stunting sehingga membutuhkan pemetaan dan deteksi dini yang lebih akurat.
“Kami membutuhkan data dasar dari RT dan kelurahan. Anak yang sudah stunting dapat diberikan intervensi berupa makanan tambahan dan vitamin. Namun yang lebih penting adalah mendeteksi anak-anak yang berisiko agar tidak sampai masuk kategori stunting,” jelas Hasria.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Kota Kendari tengah melakukan pengumpulan data terhadap sekitar 30 ribu anak yang tersebar di seluruh wilayah kota. Data tersebut akan menjadi landasan utama pelaksanaan intervensi serentak yang dijadwalkan mulai Juli 2026.
Menurut Hasria, seluruh data harus telah terkumpul sebelum 1 Juli agar pemerintah dapat memetakan tingkat keaktifan masyarakat dalam memanfaatkan layanan Posyandu sekaligus mengidentifikasi kelompok anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan.
“Dari data itu kita bisa mengetahui siapa yang rutin datang ke Posyandu dan siapa yang belum. Di situlah kita dapat mendeteksi calon-calon stunting untuk segera dilakukan pencegahan,” katanya.
Program intervensi yang disiapkan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan (PMT), vitamin A, edukasi kesehatan keluarga, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu hamil dan balita.
Selain faktor kesehatan, Hasria juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap persoalan sosial yang berpotensi memicu stunting, seperti pernikahan usia dini dan kehamilan pada usia yang belum ideal.
“Pemerintah kelurahan harus mengetahui kondisi masyarakatnya. Pernikahan terlalu muda dan kehamilan usia dini harus menjadi perhatian bersama karena berpotensi melahirkan anak stunting,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pembina Posyandu Kota Kendari, Shintya Putri Anawula Sudirman, menyoroti pentingnya penguatan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa saat ini Kota Kendari memiliki 228 Posyandu yang tersebar di seluruh kelurahan. Namun, sebanyak 122 Posyandu atau sekitar 53 persen masih berada dalam kondisi yang belum layak sehingga memerlukan perhatian dan dukungan lebih lanjut.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Posyandu membutuhkan dukungan yang lebih kuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Selain perbaikan sarana dan prasarana, Shintya juga mendorong penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh Posyandu guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat.
Adapun strategi percepatan pendataan keluarga berisiko stunting turut dibagikan oleh Lurah Watubangga, Nusman Pagalu. Ia menilai keberhasilan pemetaan sangat bergantung pada keterlibatan RT sebagai pihak yang paling memahami kondisi warganya.
Karena itu, proses pendataan dilakukan langsung dari tingkat lingkungan sebelum diteruskan ke kelurahan melalui Kasi Pemerintahan untuk diverifikasi dan dihimpun sebagai data resmi.
“Wilayah warga yang paling tahu tentu RT. Karena itu kami meminta data dari setiap RT, kemudian disetor melalui Kasi Pemerintahan agar proses pendataan lebih cepat dan akurat,” ungkap Nusman.
Melalui penguatan peran Posyandu, pemutakhiran data berbasis RT dan kelurahan, serta pelaksanaan intervensi serentak pada Juli 2026, Pemerintah Kota Kendari optimistis dapat menekan angka stunting secara signifikan sekaligus mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang. (Red)
