KENDARI – Dengan tema “Membangun Optimalisasi Hukum serta Sinergi Pemerintah Daerah, Militer, Penegak Hukum, dan Masyarakat”, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini berlangsung di Aula Makodim 1417 Kendari, Rabu (15/1/2025).
Dekan Fakultas Hukum Unsultra, Dr. ST. Fatmawati L., SH., MH., dalam sambutannya menjelaskan bahwa program KKN ini tidak hanya menjadi ajang pengabdian masyarakat, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan generasi muda dan masyarakat luas.
“Program ini mencakup penyuluhan hukum dan edukasi mengenai dampak sosial. Dengan memberikan pemahaman ini, kami berharap masyarakat lebih menyadari pentingnya penanganan hukum untuk mengurangi dampak konflik sosial,” ujar Dr. Fatmawati.
Menurut Dr. Fatmawati, KKN tematik Fakultas Hukum Unsultra digelar di berbagai lokasi di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari. Sebanyak 200 mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini, yang dibagi ke dalam 11 kelompok dan tersebar di beberapa titik kegiatan.
“Program KKN ini tidak terfokus pada satu tempat. Kami memiliki 200 mahasiswa yang tersebar di berbagai lokasi kegiatan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Hukum Korem 143/Haluoleo, Mayor CHK Agung Widhi Immanuel, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan materi tentang penanganan hukum konflik sosial. Materi yang dibahas meliputi peran TNI sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Peran TNI adalah mendukung Polri apabila diperlukan dalam menangani konflik sosial serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelas Mayor Agung.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas masyarakat. “Sinergi dan komunikasi antara TNI dan Polri sudah terjalin dengan baik, sehingga kami siap bergerak kapan pun diperlukan,” ungkapnya.(Rls)
