Kendari — Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi berbasis masyarakat dan pendidikan. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pangan yang digelar Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026).
Dalam forum bertema “Pangan Sejahtera dan Inflasi Harga Terkendali” itu, Wali Kota menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Persoalan pangan bukan hanya soal konsumsi, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, bahkan keamanan daerah,” ujar Siska.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara simultan melalui dua pendekatan utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan stabilitas harga di pasar.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Kendari meluncurkan sejumlah program inovatif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari keluarga, sekolah hingga kerja sama antar daerah.
Program pertama adalah PKK Kasoami (Keluarga Adaptif, Sehat, Optimal Mengendalikan Inflasi) yang mendorong peran rumah tangga sebagai lini terdepan pengendalian inflasi melalui pemanfaatan pekarangan rumah serta penerapan pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).
Selanjutnya, Pemkot Kendari memperkenalkan Sekolah HEBAT (Hijau, Edukatif, dan Berkarakter), sebuah konsep pendidikan berbasis ketahanan pangan yang mengajak siswa belajar pertanian sederhana seperti menanam cabai dan tomat di lingkungan sekolah.
“Pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Keluarga dan sekolah harus ikut menjadi bagian dari solusi,” jelasnya.
Selain penguatan dari sisi konsumsi dan edukasi, Pemkot Kendari juga memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah produsen pangan seperti Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur.
Skema distribusi langsung antara produsen dan distributor diterapkan untuk memangkas rantai pasok yang panjang sekaligus mencegah lonjakan harga akibat praktik perantara.
Dalam kesempatan tersebut turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha lintas daerah sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas pasokan pangan.
“Kerja sama ini harus berdampak langsung pada harga di pasar. Jangan berhenti hanya sebagai dokumen,” tegas Wali Kota.
Upaya kolaboratif tersebut mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,95 persen, relatif stabil dibanding sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, mengingatkan bahwa tantangan inflasi masih dipengaruhi faktor eksternal seperti dinamika geopolitik global, gangguan rantai pasok, hingga perubahan iklim.
Ia menilai penguatan sistem pangan dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan seperti cold storage, menjadi langkah penting menjaga stabilitas harga.
Di sisi lain, Pemkot Kendari juga mulai mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah dengan memperkuat sektor pertanian lokal, khususnya di wilayah Baruga dan Amohalo.
Panen perdana komoditas pangan dijadwalkan berlangsung pada awal Mei 2026, didukung reaktivasi fasilitas penggilingan padi serta penyediaan lahan pengeringan gabah guna meningkatkan nilai tambah produksi lokal.
Langkah ini diharapkan mampu memutus pola lama di mana hasil pertanian dijual keluar daerah dan kembali masuk dengan harga lebih tinggi setelah diproses di wilayah lain.
Rakor pangan tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan Kota Kendari menghadapi agenda internasional dalam waktu dekat, di mana sektor pangan dan UMKM akan menjadi etalase ekonomi daerah di hadapan tamu mancanegara.
Dengan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Kendari menargetkan terciptanya stabilitas harga sekaligus kemandirian pangan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. (HenQ)
