Kendari – Penyelenggara perjalanan haji dan umrah di Sulawesi Tenggara diingatkan untuk bertanggung jawab penuh terhadap jamaahnya, terutama di tengah dinamika regulasi dan potensi persoalan teknis keberangkatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sultra, H. Muhammad Lalan Jaya, dalam Forum Silaturahmi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (DPD KESTHURI) Sultra di Kendari, Rabu (25/2/2025).
Menurut Lalan Jaya, setiap penyelenggara wajib memberikan kejelasan kepada jamaah apabila terjadi kendala, termasuk persoalan tiket atau jadwal keberangkatan.
“Prinsipnya, penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Jika ada kendala, harus ada solusi dan kejelasan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kasus yang tengah ditangani aparat kepolisian terkait jamaah yang gagal berangkat ke Arab Saudi akibat tiket melewati batas waktu hingga hangus. Ia mengingatkan agar setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Jika ada masalah dan merasa terancam, silakan melapor ke kepolisian. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih biro perjalanan umrah. Tiga aspek utama yang harus dipastikan, yakni kejelasan jadwal keberangkatan, tiket, dan akomodasi.
“Pastikan jadwal keberangkatan jelas, tiketnya jelas, dan akomodasinya jelas. Tiga hal ini sangat menentukan agar jamaah tidak dirugikan,” pesannya.
Sementara itu, Ketua DPD KESTHURI Sultra, H. Rahman Rahim, menjelaskan bahwa forum silaturahmi tersebut digelar sebagai upaya konsolidasi antara asosiasi, pelaku usaha travel, dan instansi terkait.
Ia menilai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
“Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ini hal yang kompleks dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Bukan hanya travel atau asosiasi, tetapi juga dukungan instansi dan stakeholder lainnya,” katanya.
Rahman menambahkan, perubahan regulasi di Arab Saudi yang kerap terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Tanpa komunikasi dan sinergi yang kuat, kondisi tersebut berpotensi merugikan jamaah.
Karena itu, forum yang berlangsung sejak pukul 15.00 WITA hingga berbuka puasa tersebut diharapkan mampu menyatukan persepsi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, profesional, dan transparan.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik, termasuk melalui media, mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan pentingnya memilih travel resmi yang memiliki izin serta rekam jejak yang jelas.
Melalui forum ini, asosiasi dan pemerintah sepakat memperkuat sinergi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan perlindungan maksimal bagi jamaah di Sulawesi Tenggara. (HenQ)
