Kendari – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyapa langsung masyarakat Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kendari melalui kegiatan Wali Kota Kendari Bersama Forkopimda Menyapa, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di halaman Puskesmas Kandai tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan Forkopimda untuk berdialog sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan di wilayah mereka.
Siska mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kunjungan ketiga dalam rangkaian Wali Kota Kendari Bersama Forkopimda Menyapa yang dilaksanakan di lima wilayah Kota Kendari.
“Kami datang ke sini agar seluruh problem atau masalah yang ada di wilayah bapak ibu bisa kami ketahui dan bisa langsung kami tindak lanjuti,” kata Siska dalam sambutannya.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan masyarakat hanya dari laporan berjenjang melalui perangkat pemerintahan. Karena itu, pertemuan langsung dengan warga menjadi penting untuk memastikan persoalan di lapangan dapat diketahui secara utuh.
“Tidak mungkin kami bisa mengelilingi seluruh Kota Kendari. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan. Karena itu, penting bagi kami mendengar langsung dari masyarakat,” ujarnya.
Siska menegaskan, pembangunan Kota Kendari membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah bersama Wakil Wali Kota Sudirman tidak dapat bekerja sendiri menghadapi berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang.
Dalam pertemuan tersebut, Siska juga menyampaikan sejumlah program pemerintah, salah satunya penanganan sampah berbasis masyarakat melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS).
Ia menjelaskan, LPS akan dikelola langsung oleh masyarakat, mulai dari struktur, manajemen hingga pengelolaan operasional. Lembaga tersebut nantinya bertugas mengambil sampah dari rumah warga dan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir (TPA).
“Tujuannya agar wilayah kita bersih. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap orang,” tegasnya.
Siska mengatakan, pembentukan LPS harus melalui kesepakatan masyarakat di tingkat RT dan RW dengan melibatkan LPM, karang taruna dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, lurah akan menerbitkan SK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah Kota Kendari menargetkan kebijakan tersebut mulai diterapkan pada November 2026. Sosialisasi teknis akan dilakukan hingga tingkat kelurahan sebelum program berjalan.
Selain membahas persoalan sampah, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan pangan pemerintah berupa beras untuk masyarakat Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kendari.
Sebanyak 7.394 kepala keluarga menerima bantuan tersebut, terdiri atas 3.760 KK di Kecamatan Kendari Barat dan 3.634 KK di Kecamatan Kendari.
Bantuan diberikan kepada masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4 dan diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga turut menyampaikan aspirasi. Ketua RW 2 Kelurahan Benu-Benua, Muhammad Jafar, menyampaikan harapan agar Kota Kendari dapat meraih penghargaan Adipura tahun ini.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan penerangan lampu jalan serta pelayanan dan insentif bagi aparatur RT/RW.
Sementara itu, Ahmad Wahab, Ketua RT di Kelurahan Sanua, mengapresiasi kegiatan kerja bakti yang dilakukan pemerintah kelurahan. Namun, ia meminta perhatian terhadap kondisi drainase di RT 16 yang disebut belum pernah mendapatkan perbaikan.
Ia mengusulkan pembangunan drainase sepanjang sekitar 100 meter serta perbaikan sejumlah ruas jalan yang berlubang.
Siska menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dari evaluasi dan tindak lanjut pemerintah.
“Kalau ada masalah di wilayah bapak ibu, sampaikan kepada kami. Karena yang melihat langsung kondisi di lapangan adalah masyarakat yang bermukim di situ,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muh. Inarto bersama anggota DPRD dari daerah pemilihan Kendari Barat dan Kendari, unsur Forkopimda, jajaran kepala OPD, camat, lurah, RT/RW, LPM, karang taruna, tokoh masyarakat serta penerima bantuan pangan. (HenQ)
