Kendari — Wali Kota Kendari menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian pidato penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari. Senin (30/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, kepala OPD, kepala Perumda, para asisten, staf ahli, serta seluruh camat lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Dalam pidatonya, Wali Kota Kendari menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025 telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPJ tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi DPRD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Realisasi APBD 2025
Wali Kota menjelaskan realisasi pendapatan daerah Kota Kendari tahun 2025 mencapai Rp1,57 triliun atau 92,05 persen dari target yang telah ditetapkan.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp409 miliar, pendapatan transfer Rp1,13 triliun, serta pendapatan lain-lain daerah sebesar Rp34 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,49 triliun atau 89,43 persen yang digunakan untuk belanja operasional pemerintahan dan belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Capaian Pembangunan Daerah
Dalam pemaparannya, Wali Kota Kendari juga mengungkapkan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 86,36 poin dan menempatkan Kota Kendari pada peringkat keenam nasional. Pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat menjadi Rp85,16 juta per jiwa.
Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari tercatat 5,6 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,96 persen yang tergolong stabil. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,8 persen serta rasio ketimpangan pendapatan menurun menjadi 0,350 poin.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 5,94 persen akibat urbanisasi dan belum optimalnya investasi.
Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Kendari melaksanakan berbagai program pembangunan fisik, antara lain peningkatan dan rehabilitasi 23 ruas jalan sepanjang 20,98 kilometer serta pembangunan jalan lingkungan sepanjang 32,58 kilometer.
Pemerintah juga melakukan penanganan kawasan kumuh hingga tersisa 534,11 hektar, pembangunan gedung Dinas Perhubungan dan layanan perpustakaan kota, revitalisasi sungai serta pembangunan drainase sepanjang 10,65 kilometer guna mengurangi potensi banjir.
Selain itu, kualitas ruang terbuka hijau terus ditingkatkan sebagai ruang interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Prioritas Pembangunan Tahun 2026
Wali Kota menegaskan bahwa prioritas pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar, pengelolaan persampahan, pengendalian banjir, revitalisasi ruang publik, serta percepatan layanan berbasis teknologi informasi untuk mendukung investasi dan pelayanan publik.
Pemerintah Kota Kendari juga terus memperkuat kerja sama nasional dan internasional guna mendorong percepatan pembangunan daerah.
Tuan Rumah Forum Internasional
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota turut menyampaikan bahwa Kota Kendari akan menjadi tuan rumah kegiatan internasional UCLG ASPAC pada 7–9 Mei mendatang yang akan dihadiri sekitar 250 delegasi dari berbagai negara.
Penunjukan tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap perkembangan Kota Kendari.
Mengakhiri pidato penjelasannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Kota Kendari atas dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. (HenQ)
