Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), secara rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (10/4/2023).
Mengawali rakor tersebut, Tito Karnavian mengatakan, dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat menghadapi hari raya Idul Fitri 1444 H, terdapat 6 kebijakan Kemendagri yakni:
Pertama, dukungan kelancaran arus mudik dan balik lebaran terutama posko Pemda gabung dengan posko Forkompinda;
Kedua, kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan Satpol PP serta dinas kebersihan;
Ketiga, pengaturan dan kesiagaan untuk tempat wisata (kebun binatang, pantai, taman kota);
Keempat, pengaturan pasar tumpah agar tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas;
Kelima, pengamanan lingkungan terutama menjaga rumah kosong yang ditinggal mudik; dan
Keenam, pemerintah daerah agar siaga dalam mengantisipasi bencana (alam dan non alam), termasuk mengecek angkutan laut harus menyediakan pelampung untuk penumpang.
Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Inflasi nasional di bulan Maret 2023 berada di angka 4,97 persen. “Pengendalian inflasi di negara kita sangat cukup baik, untuk itu kepada seluruh kepala daerah untuk bersama-sama untuk mempertahankan angka tersebut, pengendalian inflasi paling ideal yaitu pada angka 3 persen.” Terang Mendagri.
Tito mengungkapkan salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar di bulan Maret 2023 adalah tarif angkutan udara. “Selanjutnya, ada BBM, beras, cabai rawit, dan rokok kretek filter. Kita masih punya waktu dua minggu menuju Hari Raya Idulfitri, kita perlu antisipasi agar tidak terjadi lonjakan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah menggelar operasi pasar murah, pemberian bansos bagi yang tidak mampu, mengecek kecukupan supply pangan daerah masing-masing, dan melakukan intervensi jika terjadi kenaikan komoditas tertentu,” tukasnya.
Mendagri pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari Presiden RI Joko Widodo atas kerja keras dan kerja sama para Kepala Daerah beserta segenap Tim Pengendalian inflasi di daerah yang terus konsisten melaksanakan Rakor seperti ini setiap minggunya dalam rangka evaluasi.
Direktur Statistik Harga Dr. Windhiarso Putranto mengatakan, komoditas utama yang memengaruhi perubahan indeks perkembangan harga (IPH), pada minggu pertama April 2023 yakni beras dan telur merupakan dua komoditas yang memberi andil kenaikan harga, IPH beras mengalami kenaikan di 42 kab/kota, dan penurunan di 73 kab/kota, sementara IPH telur ayam ras mengalami kenaikan di 42 kab/kota serta penurunan di 23 kab/kota, sehingga penurunan terbesar berada di komoditas cabai merah terjadi di 221 kab/kota.
Kemudian, dalam Paparan Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan, dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang hari lebaran yakni : pertama, pemantauan penyaluran bantuan pangan CBP beras bekerja sama dengan pimwil Perum Bulog;
Kedua, pasokan dan harga pangan di lapangan;
Ketiga, kerjasama antar daerah, satgas pangan polri dan instansi lain;
Keempat, pelaksanaan gerakan pangan murah;
Kelima, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah; dan
Keenam, dukungan pemda kepada Perum Bulog dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya.
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Kementrian Pertanian Dr. I Ketut Kariyasa, Direktur Statistik Harga Dr. Windhiarso Putranto, Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Dr. Andriko Noto Susanto, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Brigjen TNI Eko Nur Santo, Satgas Pangan Polri, Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan para Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia, Para Forkopimda seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Se-Provinsi, dan semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang turut hadir yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia Adik Afrinaldi, Sekda Sultra Asrun Lio, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Yuni Nurmalawati, Kepala Biro Perekonomian Iwan Susanto. Selain itu hadir juga Sekdis Tanaman Pangan Ari Sismanto, Distanak Kartini, serta beberapa Pejabat terkait. (ADV)
