Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Secara Virtual Dihadiri Sekda Sultra

0

Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hadir dalam rapat rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra. Senin (8/5/2023)

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Direktur Perlindungan Perkebunan Hendratmojo Bagus Hudoro, Gubernur Papua Pengunungan, Satgas Pangan serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan forkompinda se-Indonesia.

Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Sekda, Asisten II, Kepala Perwakilan BI, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan, Karo Ekonomi, Kepala Distanak, Kadis Koperasi dan UMKM, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta beberapa Pejabat terkait.

Arahan Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian, bahwa bulan April sangat baik di karenakan inflasi terkendali dan bagus perkembanganya sehingga turun ke angka 4,33% year on year dibandingkan tahun lalu, meskipun dari bulan ke bulan ada sedikit kenaikan 0,33% dikarenakan adanya musim liburan hari ramadhan dan idul fitri. Saya juga sudah menyampaikan kepada Presiden RI langsung mengapresiasi pemerintah pusat dan utamanya pemerintah daerah atas konsisten
dalam pengendalian daerah di masing-masing bersama sejumlah stakeholder pemerintah pusat .

Ada 3 (tiga) penyumbang inflasi yang signifikan di bulan yang lalu yaitu:
1. Tarif transportasi khususnya angkutan udara sebesar 11,96% mengalami kenaikan pada waktu menjelang lebaran
2. Makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,58%; dan
3. Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,53%

Paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyampaikan perubahan harga tertinggi di luar jawa dan sumatera terjadi di kolaka utara, dengan kenaikan harga sebesar 10,31%, komoditas yang memberikan andil terbesar diwilayah luar pulau jawa dan sumatera didominasi oleh daging ayam ras, bawang merah dan beras.

Sementara itu, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi BPN Nyoto Suwignyo, mengatakan bahwa menindaklanjuti arahan bapak Presiden pada bulan maret yang lalu, untuk memberikan top-up bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), badan pangan nasional telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa beras kepada 21.353.000 KPM, pemberian bantuan pangan ini akan diberikan untuk 3 bulan kedepan sampai dengan 6 mei 2023 sudah disalurkan sebanyak 193.668 ton bantuan beras (91%) di 38 Provinsi.

Serta menindaklanjuti amanat UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015, serta dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, krisis energy, dan krisis ekonomi global perlu menyelenggarakan kesiapsiagaan krisis pangan.

Lebih lanjut, bapak Presiden pada sidang paripurna telah menyampaikan dengan sangat tegas, bahwa Indonesia harus serius mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yaitu krisis pangan, energy dan krisis keuangan yang dihadapi dunia internasional, sehingga badan pangan nasional pada tahun 2023 ini sedang melakukan penyiapan instrumen kelembagaan dan intervensi program kesiapsiagaan krisis pangan dan tentu saja untuk memperkuat kolaborasi perlu dukungan lintas Kementerian atau lembaga dan pemerintah sangat kami harapkan untuk dapat melaksanakan program tersebut.

Di lain sisi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sultra Hj. Yuni Nurmalawati mengukapkan masalah yang ada di kita ini dipicu oleh transportasi udara, kemudian tadi kita sudah dengarkan bersama adanya beberapa komoditi yang harus menjadi perhatian kita bersama agar ketersediaan dan stabilitas pangan dapat terkendali, serta kesiapsiagaan menghadapi krisis pangan, dan angkah inflasi di kolaka utara mengalami kenaikan harga tertingi, dengan nilai IPH 10,31 %, sehinga perlu ditindaklanjuti oleh biro perekonomian dan tim TPID agar bisa di agedakan supaya bisa turut langsung dilapangan karena kejadian ini sama dengan terjadi di buton utara. (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here