Kendari — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari membantah tudingan yang menyebut pemerintah mengabaikan penanganan banjir di kawasan Jalan Tunggala, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Muh. Jayadi, menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah tersebut telah dilakukan dan terus berjalan secara bertahap sesuai kajian teknis di lapangan.
Menurutnya, isu pembiaran tidak sesuai dengan fakta, karena sejak awal kejadian banjir, tim teknis PUPR langsung turun melakukan identifikasi penyebab serta langkah mitigasi.
“Tidak benar jika dikatakan diabaikan. Penanganan sudah dilakukan dan tetap berlanjut. Kami fokus pada solusi teknis agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Jayadi. Rabu (29/04/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan tim PUPR, banjir yang terjadi di kawasan Tunggala bukan semata akibat kapasitas saluran yang tidak berfungsi, melainkan dipicu oleh sumbatan material lumpur dan sampah pada saluran air di bagian hilir.
Kondisi tersebut sebelumnya membentuk semacam tampungan air alami. Namun saat curah hujan tinggi, tekanan air meningkat hingga sumbatan jebol secara tiba-tiba dan menyebabkan luapan air ke permukiman warga.
Jayadi menambahkan, pihaknya tidak pernah menampik adanya banjir di kawasan tersebut. Pernyataan sebelumnya justru bertujuan meluruskan pemahaman teknis agar penanganan dapat diarahkan pada solusi permanen, bukan sekadar penanganan sementara.
“Fokus kami mitigasi jangka panjang. Justru dari kejadian ini kita menemukan peluang pembangunan sistem pengendali air yang lebih permanen,” ujarnya.
Dinas PUPR, lanjut Jayadi, telah melakukan sejumlah langkah penanganan, mulai dari normalisasi saluran drainase, pembersihan titik sumbatan, hingga perencanaan pembangunan sistem pengendali banjir yang lebih modern.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembangunan kolam retensi permanen dengan sistem buka-tutup pintu air agar debit air dapat dikendalikan saat hujan ekstrem.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat dan pengembang perumahan, dalam menjaga fungsi lingkungan dan saluran air.
“Drainase bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Sampah dan perubahan aliran air juga sangat mempengaruhi,” katanya.
Pernyataan PUPR sebelumnya memang menuai kritik sejumlah warga dan tokoh masyarakat yang menilai kawasan Jalan Tunggala merupakan daerah langganan banjir. Kritik tersebut muncul setelah adanya anggapan pemerintah tidak mengakui kondisi kerawanan banjir di wilayah itu.
Menanggapi polemik tersebut, Jayadi menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang membantah fakta banjir, melainkan menjelaskan penyebab teknis agar solusi yang diambil tepat sasaran.
“Kami memahami keresahan warga. Karena itu kami turun langsung ke lokasi sejak awal kejadian. Tujuan kami bukan berdebat, tapi memastikan penanganan ke depan lebih permanen,” jelasnya.
PUPR Kota Kendari memastikan penanganan banjir Jalan Tunggala Baito tetap menjadi prioritas, terutama melalui pendekatan pengendalian air berbasis sistem dan perbaikan tata drainase kawasan.
Jayadi berharap masyarakat tidak terpengaruh isu yang menyebut pemerintah melakukan pembiaran, karena proses penanganan infrastruktur membutuhkan tahapan teknis, perencanaan, dan penganggaran yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menghadirkan solusi nyata. Penanganan tidak berhenti, tetapi terus berjalan hingga masalah banjir bisa diminimalkan,” pungkasnya. (Irw)
