Kendari – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Muh. Jayadi, memberikan tanggapan tegas terkait sorotan publik terhadap proyek pekerjaan Jalan Amohalo yang menelan anggaran miliaran rupiah.
Menanggapi adanya temuan di lapangan terkait indikasi keretakan maupun kondisi fisik di lokasi proyek, Muh. Jayadi menjelaskan bahwa secara teknis dalam pekerjaan konstruksi, dinamika lapangan seperti adanya keretakan minor atau penyesuaian terhadap cuaca panas ekstrem merupakan hal yang umum terjadi dan tetap memiliki konsekuensi teknis tersendiri.
“Kalau masalah kondisi yang sekarang ada, pun kalau misalnya ada keretakan, itu biasalah. Apalagi ini kan cuaca sangat panas, itu memang konsekuensi, aspal atau beton bisa retak, bahu jalan juga bisa ini,” ujar Muh. Jayadi saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/2026).
Meski demikian, pihak Dinas PUPR Kota Kendari tidak tinggal diam. Muh. Jayadi menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah cepat menyikapi sorotan tersebut dengan menginstruksikan pihak penyedia jasa (kontraktor pelaksana) untuk segera melakukan perbaikan.
Ia mengingatkan bahwa proyek tersebut saat ini masih berada dalam tahap masa pemeliharaan (maintenance). Oleh karena itu, pihak kontraktor masih memiliki kewajiban penuh dan tanggung jawab hukum untuk memperbaiki setiap bagian pekerjaan yang dinilai kurang sempurna di lapangan.
“Yang kami lakukan? Pertama, kami juga akan memberitahukan kepada penyedia untuk memperbaiki. Lagian juga ini kan masih dalam tahapan pemeliharaan mereka, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kewajiban mereka untuk memperbaiki, itu yang pertama,” tegasnya.
Selain menekankan kewajiban perbaikan pada masa pemeliharaan, Kadis PUPR Kota Kendari juga menyambut baik setiap bentuk pengawasan publik. Ia memastikan bahwa seluruh pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah di bawah instansinya akan diperiksa secara transparan dan akuntabel.
Sesuai mekanisme regulasi keuangan negara, proyek tersebut nantinya juga akan melalui tahap pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal tahun anggaran berikutnya.
“Kedua, setelah awal tahun seperti biasanya akan diperiksa sama BPK. Nantilah BPK yang tentukan.Karena masalah regulasi yang ada sekarang, yang punya hak untuk menentukan (temuan/kerugian) adalah BPK,” tambahnya.
Pihaknya memastikan bahwa proses audit oleh BPK nantinya akan berjalan secara detail dan mendalam. Dinas PUPR Kota Kendari menyatakan akan patuh dan taat sepenuhnya terhadap hasil rekomendasi maupun temuan resmi dari BPK RI.
“Kalau misalnya ada kekurangan volume, kita tunduk terhadap seluruh rekomendasi BPK nantinya,” pungkas Muh. Jayadi. (HenQ)
