Kendari – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kendari menyapa masyarakat Kecamatan Kambu dan Kecamatan Baruga, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di halaman Gedung Promosi Tenaga Kerja, kawasan Kolam Retensi, tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat.
Kegiatan ini merupakan titik keempat dari lima rangkaian program Wali Kota Kendari Bersama Forkopimda Menyapa di wilayah Kota Kendari.
Siska mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mendengar langsung persoalan dan harapan masyarakat di tingkat wilayah.
“Tujuan kami datang ke sini adalah mendengarkan langsung apa yang menjadi permasalahan dan harapan di wilayah bapak ibu semua. Kami ingin menyerap masukan-masukan yang bapak ibu rasakan di wilayah,” kata Siska.
Menurutnya, forum tersebut dihadiri para pengambil kebijakan, mulai dari jajaran Forkopimda, DPRD, kepala OPD, camat, lurah hingga RT/RW dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, aspirasi warga dapat langsung disampaikan kepada pihak terkait.
“Semua lengkap, para pengambil kebijakan dan keputusan hadir. Jadi kalau bapak ibu memberikan aspirasi, saya rasa tidak ada lagi yang perlu diragukan,” ujarnya.
Dalam dialog yang dimoderatori Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari Cornelius Padang, warga menyampaikan sejumlah aspirasi.
Ketua LPM Arman antara lain mempertanyakan mekanisme anak-anak yang ingin bersekolah di Sekolah Rakyat. Ia juga menyampaikan persoalan penerangan, layanan BPJS serta menyatakan dukungan terhadap program pengelolaan sampah melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS).
Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Baruga Nur Yamin menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga. Di antaranya terkait janji politik alokasi Rp100 juta per RT, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dan persoalan banjir.
Terkait bantuan sosial, Nur Yamin meminta pendataan penerima dilakukan lebih akurat dengan melibatkan RT. Ia juga meminta Dinas Sosial melakukan peninjauan kembali data penerima, termasuk kategori desil.
Aspirasi lainnya menyangkut perbaikan jalan di sekitar Lapas Utama di Laporo, pembangunan di kawasan TPU, kebutuhan paving block di RT 7, normalisasi Kali Lalongori serta kejelasan pengelolaan Kolam Retensi.
Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan pembangunan perumahan oleh pengembang karena pembangunan yang tidak memperhatikan sistem drainase dinilai dapat memicu banjir.
Selain menyerap aspirasi, Siska menyampaikan persoalan persampahan masih menjadi salah satu tantangan utama Kota Kendari.
Ia mengatakan Pemkot Kendari masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah. Dari sekitar 42 armada yang dimiliki, sebagian sudah tidak dapat digunakan secara optimal.
Pemkot Kendari telah membeli enam unit truk sampah baru pada 2025. Namun, Siska menilai penambahan armada saja tidak cukup tanpa peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah.
Karena itu, pemerintah mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui LPS.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah juga harus ditingkatkan,” katanya.
Siska juga meminta lurah, RT, RW, LPM, karang taruna dan tokoh masyarakat memperkuat koordinasi untuk memastikan berbagai persoalan warga dapat segera ditangani.
Ia menegaskan, pemerintah kelurahan harus aktif memantau kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak makan, tidak boleh ada masyarakat yang sakit terkapar, tidak boleh ada masyarakat yang tinggal di jalan dan tidak boleh ada masyarakat yang tidak sekolah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Siska juga menyerahkan bantuan pangan pemerintah secara simbolis kepada perwakilan masyarakat.
Bantuan pangan di Kota Kendari menyasar 27.660 kepala keluarga. Khusus Kecamatan Baruga terdapat 1.743 KK penerima, sedangkan Kecamatan Kambu sebanyak 1.296 KK. Dengan demikian, total penerima di dua kecamatan tersebut mencapai 3.039 KK.
Siska menjelaskan, bantuan diberikan kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai desil 4 berdasarkan data yang diperoleh dan diverifikasi Dinas Sosial Kota Kendari.
Ia meminta masyarakat yang merasa tidak layak menerima bantuan maupun warga yang merasa layak tetapi belum terdata untuk melapor melalui RT dan lurah agar dapat dilakukan verifikasi serta penyesuaian data.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat penerima bantuan. (HenQ)
