Kendari – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat langkah penanganan banjir dengan memprioritaskan pembenahan sistem drainase, penataan tata ruang, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sejumlah titik rawan genangan.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Muhammad Jayadi, disalah satu TV Nasional, Selasa (14/7/2026) menegaskan bahwa, persoalan banjir di Kota Kendari tidak hanya dipengaruhi tingginya curah hujan maupun kapasitas sungai, tetapi juga kondisi drainase perkotaan, penumpukan sampah, serta pesatnya perkembangan kawasan permukiman.
Menurutnya, upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari.
“Masalah banjir tidak bisa dipisahkan dari persoalan tata ruang, drainase, dan sampah. Karena itu penanganannya harus dilakukan secara terpadu agar hasilnya lebih efektif,” ujar Jayadi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Kendari saat ini mencatat sedikitnya terdapat sekitar 50 aliran sungai kecil yang berada di kawasan padat penduduk dan membutuhkan penanganan secara bertahap.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Kendari kini memperketat proses perizinan pembangunan perumahan dengan mewajibkan setiap pengembang melakukan kajian teknis sebelum memperoleh izin pembangunan. Kajian tersebut bertujuan memastikan kondisi topografi, sistem drainase, hingga dampak lingkungan telah diperhitungkan sehingga tidak memunculkan persoalan banjir di masa mendatang.
Selain itu, Dinas PUPR juga tengah merancang pembangunan sejumlah kolam retensi berukuran kecil di kawasan yang selama ini menjadi langganan genangan, di antaranya kawasan Tobuha di samping Rusunawa dan sekitar SMP Negeri 17 Kadia.
Kolam retensi tersebut nantinya akan berfungsi menampung limpasan air hujan sementara sebelum dialirkan ke sungai utama sehingga diharapkan mampu mengurangi genangan saat intensitas hujan tinggi.
Meski demikian, Jayadi mengakui keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir berskala besar yang membutuhkan investasi hingga ratusan miliar rupiah.
Karena itu, Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sinergi dengan BWS Sulawesi IV Kendari, termasuk dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) sistem drainase utama di koridor Korumba, Bonggoya, dan Poresta yang menjadi salah satu kawasan prioritas penanganan banjir.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan penertiban bangunan yang berdiri di sempadan sungai karena dinilai mempersempit alur air serta menghambat proses normalisasi sungai.
Sementara itu, BWS Sulawesi IV Kendari juga terus melaksanakan normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga persiapan pembangunan tanggul di Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir jangka panjang.
Pemkot Kendari berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan banjir. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran drainase, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan agar risiko banjir di Kota Kendari dapat terus ditekan. (HenQ)
