KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian ini menandai kali ke-11 secara berturut-turut Konawe mendapatkan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin (26/05/2025). Laporan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si., didampingi Ketua DPRD Kabupaten Konawe I Made Asmaya, S.Pd, Kepala BPKAD Konawe, Kepala BAPPEDA Konawe, dan Inspektur Inspektorat Konawe.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, SE., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan.
Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab Konawe yang telah menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Konawe hari ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan ini sudah yang ke sebelas kali secara berturut-turut. Ini adalah buah dari kerja kolektif dan komitmen semua pihak untuk terus menjaga integritas serta akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar dan dirinya, Pemkab Konawe akan terus melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK agar prestasi ini bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
“Satu hal yang paling berat adalah jika terjadi penurunan prestasi dari WTP menjadi WDP. Itu akan menjadi preseden buruk terhadap laporan kinerja pemerintah daerah,” ungkap Syamsul.
Ia pun mengajak seluruh ASN dan jajaran pemerintah daerah untuk senantiasa bekerja sesuai aturan dan regulasi yang berlaku, serta menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan.
“Kalau kita berjalan di atas rel, tentunya laporan pertanggungjawaban kita secara umum akan tetap terjaga,” tutupnya. (Red)
