Kendari — Pemerintah Kota Kendari kembali membuktikan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Kota Kendari berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam acara resmi di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sultra pada Senin (26/5/2025). Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menerima langsung dokumen tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, SE, MIT, Ak, CSFA, CA, CFE, bersama dengan Bupati Kolaka dan Bupati Muna.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, dan Ketua DPRD Kabupaten Muna, yang bersama-sama menandatangani berita acara penyerahan LHP sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas capaian yang telah diraih. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah atas kinerja dan sinergi yang solid dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Kami sangat menghargai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sultra yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan. Ini menjadi acuan penting bagi kami dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wali Kota Siska.
WTP ke-13 ini menjadi bukti konsistensi Pemkot Kendari dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab. Tidak hanya sebuah prestasi, opini ini juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik yang berbasis akuntabilitas.
Lebih jauh, Wali Kota Siska menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait guna menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK. Pelaksanaan rekomendasi tersebut akan menjadi prioritas utama sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan.
“Pelaksanaan rekomendasi BPK akan menjadi prioritas utama kami agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Ini penting tidak hanya untuk Kota Kendari, tetapi juga bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Prestasi ini sekaligus mempertegas posisi Kota Kendari sebagai salah satu daerah yang patut menjadi contoh dalam tata kelola keuangan yang baik. Dengan semangat transparansi dan evaluasi berkelanjutan, Pemerintah Kota Kendari optimis dapat mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya demi pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas. (Red)
Sumber: kendarikota.go.id
