Kendari – Menyikapi keluhan sopir kontainer Pelindo 4 Cabang Kendari terkait rusaknya Akses Jalan menuju pelabuhan Pelindo IV Cabang Kendari Komisi 3 DPRD Kota yang lakukan Kunjungan Kerja. Senin, (07/07/2025).
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi 3 Laode Azhar bersama Wakil Ketua Komisi 3 Arsyad Alastum, Sekretaris Komisi 3 Muslimin, serta Anggota Komisi 3 yaitu, Laode Alimin, Simon Mantong, H . Hasbulan, dan La Yuli serta Dinas PUPR Kota Kendari.
Kunjungan ini diterima oleh beberapa pimpinan Pelindo IV Cabang Kendari di ruang kerja Kepala Pelindo IV Cabang Kendari.
Ditemui setelah Kunjungan Ketua Komisi 3 mengatakan, kunjungan ini merupakan bentuk perhatian DPRD Kota yang karena Pelindo IV Cabang Kendari berada di kota Kendari dan kerusakan jalan yang menjadi tuntutan para sopir container memang sudah dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
“Setelah kita analisis secara teknis, memang jalan ini tidak bisa hanya diaspal karena kendaraan yang lewat, seperti container, membawa beban yang sangat berat. Harus dibeton agar tahan lama,” ucapnya kepada wartawan usai kunjungan.
Beliau juga mengungkapkan, untuk membeton jalan sepanjang akses Pelabuhan Bungkutoko hingga ke area Pelindo, dibutuhkan anggaran besar yang diperkirakan mencapai Rp45 miliar.
“Kita sudah hitung kebutuhan anggarannya, sekitar Rp45 miliar. Dan Pemkot Kendari akan mengajukan usulan pendanaan itu ke pemerintah pusat agar bisa ditangani melalui program strategis nasional atau dana alokasi khusus,” tambahnya.
Menurutnya lagi, DPRD mendorong adanya solusi jangka pendek sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pelindo untuk perbaikan sementara jalan yang rusak parah.
“Sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan proses hibah aset jalan, kita minta Pelindo segera ambil bagian untuk penanganan sementara. Bisa gunakan CSR agar jalan ini tidak semakin membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.
Anggota DPRD 3 periode ini juga mengungkapkan bahwa pihak Pelindo pada dasarnya siap membantu dalam hal perbaikan jalan, namun mereka menginginkan agar jalur jalan menuju pelabuhan dihibahkan terlebih dahulu oleh Pemkot Kendari kepada Pelindo.
“Pelindo siap bantu, tapi mereka minta jalan itu dihibahkan dulu. Saya kira tidak ada masalah sepanjang tidak ada risiko yang bisa merugikan aset Pemkot. Harus dikaji dengan baik. Kalau memang tidak ada hal yang mengkhawatirkan, hibahkan saja agar bisa segera ditangani,” paparnya.
Menurut politisi Golkar ini, komitmen awal pembangunan kawasan pelabuhan memang sudah melibatkan peran Pemkot Kendari, terutama dalam hal penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung.
“Dulu waktu awal Pelindo dibangun, itu berdasarkan komitmen Pemkot untuk menyiapkan lahannya. Artinya bukan hanya lahannya saja, tapi infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitas logistik di dalamnya juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab Pemkot. Jangan biarkan jadi hambatan,” imbuhnya.
La Ode Ashar juga mengatakan bahwa DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 14 Juli 2025 mendatang, membahas persoalan jalan menuju Pelabuhan Bungkutoko-Pelindo. Ia menegaskan bahwa pihak DPRD Kota Kendari siap hadir dan memberi masukan dalam forum tersebut.
“Kita siap hadir di RDP tanggal 14 nanti. Kita harap sebelum RDP itu digelar, Pelindo sudah bisa melakukan penanganan sementara agar masyarakat dan sopir kontainer merasa diperhatikan dan aktivitas logistik tidak terganggu,” tutupnya.
