Kendari – Dalam upaya memperkuat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat Kota Kendari menggelar kegiatan Klinik Pelatihan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang melibatkan 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 4 unit pengampuh reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Kendari, Selasa (1/7/2025).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten III Setda Kota Kendari, Imran Ismail, yang mewakili Wali Kota Kendari. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta fokus pada pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Komitmen dan peran aktif setiap ASN sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan nyata. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui instruksi dari atas, tetapi harus melibatkan para pelaksana kebijakan di lapangan,” tegas Imran.
Ia juga berharap agar kegiatan ini mampu menjadi pemantik semangat untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. “Bukan sekadar mengejar angka evaluasi, tapi bagaimana masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, menjelaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar seremoni atau kegiatan teknis semata. Klinik ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bersama bagi para peserta agar lebih memahami indikator hasil reformasi birokrasi dan mampu menyelaraskannya dengan nilai-nilai dasar ASN serta kebijakan nasional.
“Penilaian reformasi birokrasi saat ini tidak lagi berfokus pada kelengkapan dokumen administratif, melainkan pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurut Sri Yusnita, kegiatan ini merupakan bentuk respons Pemkot Kendari terhadap dinamika perubahan kebijakan dari Kementerian PANRB, yang kini lebih menekankan dampak langsung reformasi terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas unit kerja sebagai fondasi keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kompetensi, dan mempercepat perubahan menuju birokrasi yang lebih adaptif, melayani, dan berdampak nyata,” tutupnya.
Para peserta diharapkan dapat mengintegrasikan hasil pelatihan ini ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di masing-masing perangkat daerah. Tujuannya agar kebijakan reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan benar-benar menjadi budaya kerja yang berkesinambungan. (Red)
Sumber: Kendarikota.go.id
