Kendari – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) asal Cabang Kendari, Muhammad Ikram Pelesa, menanggapi keras pernyataan oknum kader HMI Cabang Kendari yang meminta agar mantan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dihadirkan dalam sidang kasus korupsi eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari.
Ikram menyayangkan sikap yang disampaikan secara terbuka tersebut, karena dinilai tidak mencerminkan mekanisme organisasi HMI yang seharusnya dijunjung tinggi. Ia menilai, pernyataan tersebut sarat kepentingan pribadi dan bahkan bisa saja ditunggangi agenda politik tertentu.
“Dalam HMI ada mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Setiap sikap kelembagaan harus melewati proses kajian, dibahas dalam forum resmi, dan diketahui oleh Ketua Umum. Pernyataan yang dikeluarkan oknum kader ini jelas melanggar mekanisme tersebut. Saya khawatir ini bukan murni sikap organisasi, tapi alat untuk menggiring opini,” tegas Ikram dalam rilisnya, Minggu (6/7/2025).
Ikram mengingatkan agar HMI, khususnya Cabang Kendari, tidak terjebak dalam intrik politik yang dapat merusak marwah organisasi. Ia menyebut bahwa dugaan keterlibatan Siska Karina Imran dalam kasus korupsi eks Sekda Kendari sudah dijelaskan secara terang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Saya berharap adik-adik tidak melibatkan diri dalam upaya penggiringan opini yang tidak sehat. JPU, dalam hal ini Bapak Asnadi Tawulo, sudah menyampaikan dengan jelas bahwa tidak ada keterlibatan Siska Karina Imran dalam kasus tersebut. Kalau masih ada kader yang ‘nyolot’, patut dipertanyakan, ada apa sebenarnya?” ujarnya.
Ikram juga mendesak Pengurus HMI Cabang Kendari agar segera mengambil sikap tegas atas tindakan oknum kader tersebut. Menurutnya, membawa nama organisasi tanpa dasar yang kuat dan tanpa prosedur yang benar merupakan pelanggaran serius dalam tubuh HMI.
“Saya menyarankan agar pengurus segera menggelar rapat dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum kader tersebut. Jika tidak ada alasan yang kuat, dan ia bertindak di luar koridor organisasi, lebih baik pecat saja,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Ikram menegaskan bahwa HMI adalah organisasi besar yang memiliki prinsip, sejarah perjuangan, serta nilai-nilai idealisme yang harus dijaga. Ia menolak jika HMI hanya dijadikan kendaraan politik atau alat untuk menggiring opini yang tidak berdasar. (Red)