Kendari – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan pentingnya penggunaan data statistik dalam menentukan arah pembangunan daerah saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara, Rabu (1/4/2026).
Dalam forum tersebut, Wali Kota memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Kendari yang menurutnya merupakan hasil dari perencanaan berbasis data yang konsisten dilakukan pemerintah kota.
Ia menyampaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari tahun 2025 mencapai 86,36 persen atau menempati posisi keenam nasional. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,18 persen, menjadi yang terendah di Pulau Sulawesi, dengan pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,16 persen.
Menurut Siska, data statistik memiliki peran strategis agar setiap program pemerintah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pendekatan berbasis data membuat intervensi pembangunan lebih tepat sasaran dan dampaknya bisa diukur secara jelas,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan masih ada, terutama meningkatnya tingkat pengangguran terbuka akibat arus urbanisasi menuju Kota Kendari. Pemerintah kota, kata dia, terus memperkuat analisis data ketenagakerjaan untuk merancang program yang lebih adaptif.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, secara terbuka mengakui bahwa pemanfaatan data dalam perencanaan program di tingkat daerah masih perlu diperkuat.
Ia mencontohkan kebijakan pengendalian inflasi yang kerap belum efektif karena pelaksanaan program tidak sepenuhnya didasarkan pada data yang akurat.
“Kita sudah beberapa kali menggelar pasar murah, tetapi inflasi tetap tinggi. Setelah dievaluasi, ternyata lokasi kegiatan tidak menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Menurut Gubernur, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan tanpa dukungan data hanya akan menghasilkan kegiatan rutin tanpa dampak signifikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pun berkomitmen memperkuat integrasi data sektoral serta meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan statistik di daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas data nasional.
Wali Kota Kendari juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan data secara jujur dan transparan.
“Data masyarakat dijamin kerahasiaannya dan sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan,” kata Siska.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus menjadi momentum penguatan sistem statistik nasional, termasuk pembahasan rencana revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik guna memperjelas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan data pembangunan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, berbasis fakta, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Red)
