Kendari – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar aksi solidaritas pada Kamis mendatang. Aksi ini merupakan respons atas berbagai persoalan nasional, mulai dari kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI, belum disahkannya RUU Perampasan Aset, hingga wafatnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, 28 Agustus 2025.
Kelompok Cipayung Plus Sultra terdiri dari PMII, IMM, HMI MPO, GMNI, LMND, KAMMI, GMKI, PMKRI, dan KMHDI. Mereka menilai pemerintah dan DPR RI gagal menunjukkan keberpihakan kepada rakyat di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Plh Ketua DPD IMM Sultra, Askal, mengatakan aksi ini lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat. “Aksi hari ini adalah keluapan amarah yang bertumpuk oleh abainya pemerintah dalam menyikapi berbagai hal. Seluruh elemen pemerintahan harus lebih peka dengan kondisi yang ada,” ujarnya.
Senada, Ketua PW KAMMI Sultra, Iwan Haridi, menegaskan aksi turun ke jalan adalah alarm keras kepada pemerintah. “Kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin terhimpit merupakan bentuk ketidakpekaan elit politik. DPR seharusnya bercermin dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan memperbesar fasilitas diri mereka,” tegasnya.
Wakil Ketua 1 PKC PMII Sultra, Rian Rinaldi, menekankan pentingnya pembaruan di tubuh DPR. Ia juga menuntut keadilan bagi Affan Kurniawan. “Tujuh personel Brimob yang menyebabkan Affan tewas harus dihukum seadil-adilnya sesuai undang-undang. Ini akan menjadi catatan buruk bagi sejarah institusi kepolisian RI,” ujarnya.
Ketua PMKRI Kendari, Fandi Ferdinandus, mengkritisi DPR yang hanya sibuk dengan fasilitas diri. “Pemerintah harus menyadari bahwa ada yang lebih prioritas untuk alokasi anggaran, apalagi kondisi ekonomi sedang sulit. Mirisnya, masyarakat sudah dicekik pajak tapi kesejahteraan tak kunjung hadir,” katanya.
Sementara Ketua HMI Konsel MPO, Indra Dapa, menyoroti lemahnya penegakan hukum di Sultra. Ia menilai banyak kasus penembakan hingga kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal yang diduga dibiarkan aparat.
Sekretaris PD KMHDI Sultra, Komang Agus Saputra mengatakan bahwa sikap DPR tersebut menjadi pemicu utama aksi massa yang marak terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Publik menilai langkah itu menunjukkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
” DPR harus sadar, kebijakan dan sikap tidak empati seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Jalan terbaik adalah meminta maaf kepada rakyat dan memenuhi tuntutan mereka,” ungkap Sekretaris PD KMHDI Sultra Komang Agus Saputra.
PD KMHDI Sultra juga menekankan, jika DPR tidak segera menunjukkan langkah nyata, potensi gelombang protes masyarakat akan semakin besar dan berisiko menimbulkan instabilitas politik maupun ekonomi.
Ketua GMKI Kendari, Jans Victor, menegaskan bahwa masyarakat harus terus mengawal dinamika politik. “Kami menghimbau agar pemerintah dan presiden segera merespons tuntutan rakyat, khususnya terkait kenaikan tunjangan DPR RI yang hanya memicu keresahan,” ujarnya.
Sekretaris EW-LMND Sultra, Ifan, menegaskan pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat. “Rakyat membutuhkan kepastian, bukan pidato kosong. Kebijakan harus diarahkan untuk rakyat kecil, bukan elit,” katanya.
Sekretaris DPD GMNI Sultra, Hasir, menyoroti penggunaan kekuatan berlebihan oleh Polri. Ia mendesak Presiden dan Kapolri bertanggung jawab penuh atas kasus Affan serta membuka penyelidikan independen melalui Komnas HAM.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Sultra menyampaikan 14 tuntutan strategis, antara lain:
1. Meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri karena banyaknya persoalan di tubuh Polri.
2. Mendesak reformasi Polri dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran, termasuk wafatnya Affan Kurniawan.
3. Mendesak evaluasi total dan reshuffle kabinet karena sejumlah menteri dianggap tidak produktif.
4. Mendesak penertiban IUP di Sultra terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal.
5. Mendesak penindakan terhadap dugaan penunggakan pajak PT VDNI yang merugikan negara.
6. Mengecam kebijakan DPR RI menaikkan tunjangan di tengah kondisi rakyat sulit.
7. Mengecam pernyataan kontroversial anggota DPR RI Sahroni yang dianggap melecehkan rakyat.
8. Mendesak anggota DPR RI Uya Kuya dan Eko Patrio mundur karena tindakan tidak mencerminkan wakil rakyat.
9. Mendesak DPP PAN dan Nasdem melakukan PAW terhadap Uya Kuya, Eko Patrio, dan Sahroni.
10. Mendesak Pimpinan DPR RI membatalkan kenaikan tunjangan DPR RI.
11. Mendesak Kapolri bertanggung jawab atas wafatnya Affan Kurniawan dengan melibatkan Komnas HAM.
12. Mendesak Kapolda Sultra menginstruksikan aparat tidak represif dan tidak membawa senjata api saat pengamanan aksi.
13. Mendesak evaluasi pola pengamanan Polri agar lebih humanis.
14. Mendesak DPR RI segera memanggil dan mengevaluasi aplikator ojek online yang dianggap merugikan driver.
(Red)
