Kendari – Beredar pesan berantai di WhatsApp Group (WAG) terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Kendari tahun 2025. Menanggapi hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari secara tegas menyatakan tidak terlibat dan tidak mengetahui hal tersebut.
Dalam pesan yang beredar, disebutkan rincian biaya perlengkapan orientasi yang harus dibayar peserta, antara lain:
1. Baju + sablon: Rp100.000
2. Topi: Rp30.000
3. Materai 2 lembar: Rp25.000
4. ID card + plastik (dengan tali gantungan): Rp25.000
Total: Rp180.000
Tak hanya itu, terdapat pula kutipan lain dalam pesan WAG yang menyebutkan adanya pembentukan “dana taktis” oleh peserta sendiri untuk operasional kelompok selama proses orientasi:
“Supaya kita bisa gunakan untuk kelompok, misalnya beli makanan lembur koordinator… dana taktis bisa digunakan sampai terima SK… dari 20 ribu/orang bisa juga lebih kalau bapak ibu ikhlas”.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, SP., MM., menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki keterlibatan dalam urusan pengumpulan dana tersebut.
“Kami tegaskan bahwa BKPSDM Kota Kendari tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Dari hasil penelusuran awal, informasi itu merupakan kesepakatan dan inisiatif antar peserta P3K sendiri,” ujar Alfian saat dihubungi MNCTrijayaKendari, Jumat (13/6/2025).
Lebih lanjut, Alfian mengatakan bahwa BKPSDM akan melakukan penelusuran atas dugaan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Kami akan telusuri lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya dan menjaga agar tidak terjadi praktik yang menyalahi aturan dalam proses orientasi ini,” tutupnya.
BKPSDM juga mengimbau kepada seluruh peserta P3K untuk berhati-hati terhadap pungutan yang tidak resmi dan segera melapor jika menemukan indikasi pelanggaran dalam proses kegiatan. (HenQ-MNCTrijaya)
