KENDARI – Pemerintah Kota Kendari bersama DPRD Kota Kendari menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut diberikan oleh seluruh tujuh fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Kendari, Senin (6/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, dan dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Sudirman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Kendari.
Inarto mengatakan, pembahasan Raperda tersebut diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan. Pemerintah Kota Kendari menyerahkan dokumen pertanggungjawaban APBD pada 15 Juni 2026, lebih awal dari batas memenuhi syarat pada 30 Juni 2026. Sementara itu, persetujuan bersama yang diadakan paling lambat 31 Juli 2026 berhasil dilakukan pada 6 Juli 2026.
Menurut Inarto, penyelesaian pembahasan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu.
Ia berharap koordinasi kedua lembaga terus terjaga, terutama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan, APBD Perubahan, serta APBD Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya tujuh fraksi yang menyetujui Raperda tersebut beserta sejumlah masukan dan rekomendasi.
Siska mengatakan, masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran pembangunan selama satu tahun, bukan sekadar kewajiban administratif.
Dalam rapat tersebut, Siska juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kendari kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun ini, Kota Kendari termasuk meraih opini WTP tanpa catatan khusus, berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih disertai catatan.
Selain itu, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi belanja pegawai. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi beban pembiayaan daerah sehingga ruang fiskal dapat diarahkan untuk membiayai program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Siska berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna mendukung pembangunan Kota Kendari yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.
