Kendari — Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam rangka meninjau rencana pembangunan Kolam Retensi Nanga-Nanga di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir perkotaan di Kota Kendari.
Wali Kota Kendari menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Pemerintah Kota Kendari menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi V DPR RI. Ini merupakan dukungan nyata pemerintah pusat bagi daerah. Kami akan terus berkoordinasi dengan DPR RI, pemerintah pusat, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar pembangunan kolam retensi ini dapat segera direalisasikan,” ujar Siska Karina Imran.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan, khususnya dalam penyelesaian pembebasan lahan yang menjadi salah satu tantangan utama proyek tersebut.
Ia menyarankan Pemerintah Kota Kendari memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna mencari solusi bersama.
“Mungkin sebaiknya Ibu Wali Kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kira-kira bagaimana jalan keluarnya sehingga masalah pembebasan tanah itu bisa terselesaikan,” kata Ridwan Bae.
Secara teknis, Kolam Retensi Nanga-Nanga dirancang memiliki luas tampungan 45,54 hektare dengan volume tampungan sekitar 1,58 juta meter kubik serta debit rencana Q25 sebesar 261,67 meter kubik per detik. Berdasarkan desain tahun 2020, kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp385,34 miliar.
Proyek ini diproyeksikan mampu mereduksi banjir Kota Kendari hingga 54,14 persen atau setara pengurangan debit banjir sebesar 141,67 meter kubik per detik (Q5).
Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, kawasan kolam retensi juga akan menjadi area konservasi air melalui peningkatan infiltrasi air tanah, penyediaan sumber air alternatif, serta menjaga kualitas air lingkungan. Pemerintah juga merencanakan pengembangan ruang terbuka publik yang dilengkapi prasarana olahraga dan rekreasi bagi masyarakat.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ir. Adenan Rasi, menjelaskan bahwa pembangunan Kolam Retensi Nanga-Nanga merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian banjir perkotaan berbasis ekosistem.
Dari total kebutuhan lahan seluas 67,53 hektare, terdapat 39,09 hektare lahan bersengketa dan 16,63 hektare lahan tidak bersengketa, dengan total lahan yang akan dibebaskan mencapai 53,72 hektare. Saat ini pemerintah telah mengusulkan pembaruan penetapan lokasi (penlok) dengan target pembebasan lahan selesai pada tahun 2026.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Kendari menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut.
“Kami berkomitmen mempercepat proses pembebasan lahan melalui koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga pembangunan kolam retensi ini dapat segera dimulai dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kunjungan kerja turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Kendari, Kepala Basarnas Kendari, Kepala Bappeda Kota Kendari, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, serta Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, pembangunan Kolam Retensi Nanga-Nanga diharapkan menjadi tonggak penting transformasi infrastruktur Kota Kendari menuju kota yang tangguh terhadap banjir, berkelanjutan, dan memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik. (ADV)
