Bandar Lampung — Forum nasional para Wali Kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar APEKSI Outlook 2025 bertema “2026 Kita Bisa Apa” di Kota Bandar Lampung, pada 19–21 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penegasan sikap pemerintah kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan pada tahun 2026.
Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu sore hingga malam, ditandai dengan Pidato Akhir Tahun dan Orasi Ketua Komisariat Wilayah I–VI APEKSI, termasuk Wali Kota Kendari dr.Hj.Siska Karina Imran, SKM, selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI.
Dalam orasinya di hadapan para wali kota di kota berjuluk “Tapis Berseri”, Wali Kota Kendari menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pelayanan publik agar kehadiran negara dapat dirasakan lebih dekat, lebih cepat, dan lebih responsif oleh masyarakat.
“Pelayanan publik harus terus bertransformasi. Digitalisasi adalah kunci agar negara benar-benar hadir di tengah masyarakat, memberikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan,” ujar Siska Karina Imran.
Ia juga menekankan bahwa kota-kota di Indonesia harus terus menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional, mengingat kota merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial.
“Kota adalah ujung tombak pembangunan. Karena itu, kepentingan dan tantangan kota-kota harus terus kita suarakan secara kolektif di tingkat nasional agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” tegasnya.
APEKSI Outlook 2025 tidak hanya menjadi ruang refleksi dan diskusi antar wali kota, tetapi juga dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kegiatan ini memiliki empat agenda utama, yang diawali dengan Begawi Jejama, tradisi khas Lampung yang sarat makna kebersamaan dan gotong royong, sebagai tanda dimulainya rangkaian APEKSI Outlook.
Forum ini menjadi pesan kunci APEKSI kepada publik terkait kondisi dan tantangan berat yang akan dihadapi pada tahun 2026, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat ekonomi secara inklusif, menjaga lingkungan dan kualitas hidup warga, membangun kolaborasi nyata antar kota, serta menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Kendari Tahun 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Kota Kendari Tahun 2029 sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Visi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelayanan publik yang prima, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur terintegrasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan berkeadilan, dengan semangat “Kendari Semakin Maju.”
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Dr. H. M. Tauhid Soleman yang juga Wali Kota Ternate, mengajak seluruh anggota APEKSI untuk memperkuat solidaritas, khususnya bagi masyarakat di Sumatra dan Aceh yang tengah terdampak musibah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, berbagai bencana yang terjadi harus menjadi bahan muhasabah bersama agar pembangunan ke depan lebih bijak, berkelanjutan, dan manusiawi.
“Otonomi daerah sebagai buah reformasi harus terus kita jaga, bukan sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah pusat yang membawa pengalaman lapangan dan suara dari 98 kota di Indonesia,” ujarnya.
Menatap tahun 2026, APEKSI berkomitmen mendorong pembangunan yang lebih teknokratis, berbasis data, dan sensitif terhadap konteks lokal, dengan keyakinan bahwa ketika kota diberi kepercayaan dan kepastian kebijakan, maka kota akan bekerja lebih efektif untuk warganya dan pada akhirnya untuk Indonesia. (HenQ)
