Bandung – Dalam Kongres Nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke-XXII yang digelar di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, DPC GMNI Kendari dengan tegas menyuarakan dukungan terhadap pemekaran Kepulauan Buton (Kepton) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menyampaikan langsung aspirasi tersebut saat memberikan pandangan umum terhadap kinerja dan program Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI periode 2019–2022. Ia menekankan pentingnya menjadikan forum nasional ini sebagai momentum untuk menyuarakan isu-isu strategis dari daerah.
“Di forum yang terhormat ini, kami ingin menyampaikan gagasan besar yang menyentuh kepentingan rakyat, khususnya di Sulawesi Tenggara. Pemekaran Kepulauan Buton harus menjadi perhatian nasional sebagai bentuk pemerataan pembangunan,” tegas Rasmin. Sabtu (26/7/2025).
Ia berharap DPP GMNI ke depan dapat menjadi jembatan komunikasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat, khususnya terkait wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.
“Sebagai organisasi nasional, kami berkomitmen menjadi saluran aspirasi masyarakat. Pemekaran Kepton tidak hanya penting untuk pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat,” lanjut Rasmin.
Sementara itu, salah satu kader GMNI asal Buton, Dhira Adiyatma Jaya, turut menguatkan dorongan tersebut. Ia menekankan bahwa pemekaran Kepton harus segera diwujudkan secara konkret.
“Jangan hanya menjadi wacana. Harapan masyarakat sudah lama menggantung. Melalui forum nasional ini, kami mendorong seluruh kader GMNI se-Indonesia untuk turut mendukung perjuangan ini,” ujarnya.
Dukungan terhadap pembentukan DOB Kepton juga datang dari jajaran pemerintahan. Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bahkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk mendukung proses pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, dalam acara Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Wakatobi (KKW) yang digelar di Baruga Kotamara Baubau, Minggu, 4 Mei 2025 lalu.
“Pak ASR, meski bukan putra daerah Kepton, sudah mencanangkan anggaran besar demi lahirnya provinsi ini. Kita punya SDM, kita punya tokoh nasional, kita punya akademisi. Tidak ada alasan lagi Kepton tidak bisa terbentuk,” ujar Wali Kota Yusran.
Saat ini, dukungan untuk Kepton datang dari berbagai daerah di wilayah tersebut, mulai dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, hingga Bombana.
Wali Kota Baubau juga meminta seluruh elemen masyarakat agar terus mendukung langkah ini, sembari mengawal jalannya proses dan melaporkan jika ada hambatan.
“Saya harap kita semua mendukung dan jika ada yang menyimpang dari tujuan besar ini, masyarakat harus bersuara,” tutupnya.
Sebagai penutup, Rasmin Jaya kembali menegaskan bahwa pemekaran Kepulauan Buton menjadi DOB bukan hanya kepentingan administratif, tetapi langkah strategis untuk:
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal
- Mendorong pemerataan pembangunan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan partisipasi masyarakat. (red)
