Malang – Asmawa Tosepu, A.P., M.Si., berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Malang, setelah mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka promosi doktor di hadapan 10 penguji, dengan predikat Cumlaude.
Dalam disertasinya yang berjudul:
“Transformasi Digital Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bogor dan Kota Kendari”,
Asmawa Tosepu mengangkat isu aktual mengenai efektivitas penerapan teknologi informasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
“Digitalisasi bukan sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mutlak dalam reformasi birokrasi. SIPD adalah instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran daerah,” ujar Asmawa Tosepu dalam keterangannya usai ujian terbuka.
Tata Kelola Berbasis SIPD: Temuan Penting Disertasi
Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif deskriptif, dengan membandingkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bogor dan Kota Kendari. Kedua daerah tersebut dipilih karena telah menerapkan SIPD meskipun menghadapi tantangan berbeda.
Kabupaten Bogor menghadapi kendala SDM yang belum terlatih secara optimal, sedangkan Kota Kendari menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi. Namun keduanya menunjukkan dampak positif dari implementasi SIPD terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengambilan keputusan anggaran.
Penelitian juga menghasilkan beberapa rekomendasi kunci untuk peningkatan keberhasilan implementasi SIPD:
1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis.
2. Penguatan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet dan perangkat keras.
3. Koordinasi antarlembaga, untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dalam proses perencanaan.
4. Sosialisasi dan komitmen kepemimpinan, agar pimpinan daerah memberi contoh dalam mendukung digitalisasi.
5. Partisipasi masyarakat melalui kanal pelaporan atau forum diskusi publik.
“Keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya dengan sistem. Harus ada sinergi antara pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial,” tambahnya. (HenQ)
