Kendari — Pemerintah Kota Kendari kembali menggelar Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Tahap IV Tahun 2025 di Hotel Zahra Syariah Kendari, Rabu (26/11/2025). Rapat ini dibuka langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, yang menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan stunting hingga mencapai nol persen pada tahun mendatang.
Dalam paparannya, Wali Kota membeberkan perkembangan terbaru prevalensi stunting berdasarkan dua sumber data resmi, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan pemantauan EPPGBM. Data SKI mencatat penurunan dari 25,7 persen pada 2023 menjadi 24,4 persen pada 2024, sementara EPPGBM menunjukkan prevalensi stunting Kota Kendari pada September 2025 berada pada angka 1,82 persen.
Meski angka tersebut terbilang rendah secara nasional, Wali Kota menegaskan bahwa Kota Kendari tidak boleh lengah. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan target ambisius: nol persen stunting tahun mendatang, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk melahirkan generasi emas yang sehat dan produktif.
“Stunting bukan hanya isu kesehatan. Ini menyangkut kondisi rumah, sanitasi, kualitas lingkungan, hingga perilaku hidup masyarakat. Karena itu, semua OPD harus bergerak bersama dan tidak bekerja sendiri-sendiri,” tegas Wali Kota.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, hingga lurah di seluruh wilayah Kota Kendari. Untuk memastikan penanganan terkini dan cepat, Wali Kota menginstruksikan setiap lurah agar menyampaikan laporan rutin setiap hari Senin, terutama terkait warga yang mengalami sakit, kekurangan pangan, atau kendala pelayanan publik.
Selain itu, Wali Kota juga memaparkan progres pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah mencapai 62 persen, menjadi yang tertinggi di Sulawesi Tenggara. Ia menargetkan capaian ini naik hingga 80–90 persen agar mampu melampaui target nasional. “Semakin banyak masyarakat yang diperiksa, semakin cepat kita mendeteksi risiko stunting dan melakukan intervensi tepat sasaran,” ujar Siska.
Merujuk pada hasil positif yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Diseminasi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang digelar di Jakarta pada Senin (26/5/2025) lalu.
Survei nasional yang menjadi rujukan utama percepatan penurunan stunting ini mencatat penurunan signifikan secara nasional, dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penurunan angka stunting nasional hingga 14,2% pada 2029, sesuai RPJMN. “Target ini tidak mudah, tapi cukup menantang untuk dikejar. Dari 21,5% di 2023 ke 14,2% di 2029 berarti kita harus menurunkan 7,3% dalam lima tahun,” ujarnya.
Menkes juga mengapresiasi capaian positif 2024 yang melampaui target. “Target kita tahun lalu 20,1%, dan Alhamdulillah hasil survei menunjukkan 19,8%, melampaui target sebesar 0,3%,” jelasnya.
Namun Menkes mengingatkan bahwa tantangan masih besar, termasuk pencapaian target stunting nasional 18,8% pada 2025. Oleh karena itu, kerja bersama pusat dan daerah tetap menjadi kunci, terutama bagi enam provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi.
Dengan prevalensi EPPGBM hanya 1,82%, Kota Kendari termasuk daerah dengan capaian terbaik di Sulawesi Tenggara. Namun Wali Kota menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Ia meminta seluruh OPD, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga lurah dan RT/RW agar terus menajamkan intervensi, memperkuat pemantauan gizi, dan memastikan tidak ada anak balita yang luput dari perhatian pemerintah.
“Kita harus berani menargetkan nol persen tahun 2026. Dengan kolaborasi kuat, kerja cepat, dan intervensi menyeluruh, saya yakin Kota Kendari bisa mencapai itu,” tegas Siska disambut optimisme para peserta rapat.
Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kota Kendari berharap dapat memberikan kontribusi signifikan pada target nasional sekaligus menghadirkan masa depan yang lebih sehat bagi generasi penerus di Kota Lulo. (HenQ)
