Kendari – Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) menggelar kuliah umum bertajuk “Inovasi dan Digitalisasi: Masa Depan Pelayanan Publik dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Maju 2045” pada Rabu (24/9/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung E UMK Kendari ini menghadirkan Dr. Asmawa Tosepu, AP., M.Si, Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI, sebagai narasumber utama.
Dekan FISIP UMK, Patta Hindi Asiz, S.Sos., MA dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesediaan Dr. Asmawa hadir di tengah kesibukannya sebagai pejabat Kemendagri untuk memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa. “Kehadiran beliau merupakan kebanggaan sekaligus kesempatan berharga bagi kami untuk memperkaya wawasan akademik mahasiswa, khususnya terkait inovasi dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Dr. Asmawa menekankan bahwa fungsi utama pemerintah mencakup pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan yang bermuara pada keadilan, kesejahteraan, kemandirian, dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, implementasi fungsi tersebut selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara serta semangat otonomi daerah yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.
Dalam konteks pelayanan publik yang berdaya saing maka inovasi dan digitalisasi bukan hanya sekedar sebagai tren tetapi menjadi prasyarat fundamental.
“Inovasi adalah ide atau gagasan baru yang memberi perubahan, sementara digitalisasi merupakan transformasi proses manual menjadi digital berbasis teknologi. Kombinasi keduanya akan menghasilkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan terdapat tiga aspek penting dalam penerapan inovasi dan digitalisasi, yaitu transformasi proses, pemanfaatan teknologi, dan integrasi sistem. Dengan penerapan yang tepat, pemerintah dapat menekan biaya operasional jangka panjang, memperluas akses layanan hingga daerah terpencil, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta mendorong budaya kerja kolaboratif dan adaptif.
Dr. Asmawa juga menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan empat pilar utama: pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemantapan tata kelola pemerintahan.
Acara ini berlanjut dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UMK, Dr. Andi Syaiful, S.Sos., M.Si. Para mahasiswa antusias mengajukan pertanyaan dan berdialog langsung dengan narasumber mengenai praktik inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.
Pihak FISIP UMK menegaskan bahwa kegiatan akademik seperti kuliah umum akan terus digelar sebagai upaya memperkaya pengetahuan mahasiswa dengan isu-isu strategis dalam pemerintahan dan kebijakan publik.(HenQ)
