Kendari – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan Rapat Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD Tahun 2022 di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI di Kantor Pusat BPK.
Rakor dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah ini turut diikuti secara virtual oleh Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu dan dihadiri langsung Anggota VI BPK, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, serta para Kepala Daerah pada wilayah pemeriksaan dan para Kepala Perwakilan BPK di lingkungan AKN VI BPK, Rabu (29/3/2023)
Dijelaskan Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD Tahun 2022 bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan BPK di lingkungan AKN VI dengan para Pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Kepala Daerah tentang isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan tata Kelola keuangan pusat dan daerah agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Anggota VI BPK Pius Lustrilanang menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat perkembangan yang menggembirakan dalam pencapaian opini LKKL dan LKPD. “Laporan Keuangan Kemenkes, Kemdikbudristek dan Badan POM dalam tiga tahun terakhir telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk LKPD, pada tahun 2021, terdapat 233 LKPD yang telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah ini meningkat dari 222 LKPD pada Tahun 2020 dan 223 LKPD pada Tahun 2019. Kenaikan jumlah Opini WTP menunjukkan upaya yang luar biasa dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.” Ujarnya.
Dilingkup Pemerintah Kota Kendari, turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ridwansyah Taridala dan sejumlah Kepala OPD terkait.
