Kendari – Pemerintah Kota Kendari menaruh perhatian serius terhadap persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, memimpin langsung pertemuan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan di ruang rapat Wakil Wali Kota, Rabu (15/10/2025).
Pertemuan ini dihadiri perwakilan Ormas Gerbang Kota, manajemen Pertamina, pengelola SPBN, Dinas Perikanan Kota Kendari, serta sejumlah nelayan yang turut menyampaikan langsung pengalaman mereka dalam memperoleh BBM bersubsidi.
Wawali Sudirman menjelaskan, inisiatif pertemuan tersebut berawal dari aspirasi yang disampaikan Ormas Gerbang Kota pada minggu sebelumnya, terkait dugaan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran di kalangan nelayan.
“Minggu lalu saya menerima aspirasi dari rekan-rekan Gerbang Kota mengenai dugaan alokasi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Hari ini saya mengundang semua pihak sesuai usulan dari Gerbang Kota agar kita bersama-sama mencari solusi terbaik,” ujar Sudirman.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat, khususnya para nelayan yang terdampak oleh kebijakan distribusi BBM bersubsidi.
Menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul dalam rapat, Wakil Wali Kota segera menginstruksikan dua langkah konkret. Pertama, Dinas Perikanan Kota Kendari diminta segera menyusun database lengkap berisi data nelayan dan kapal di Kota Kendari, termasuk rincian kebutuhan BBM harian, mingguan, dan bulanan.
Kedua, Pertamina diminta memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan di seluruh wilayah Kota Kendari.
“Kita ingin tahu secara pasti apakah kuotanya sudah sesuai atau memang terbatas. Setelah kita cocokkan data nelayan dengan kuota yang ada, barulah kita bisa mengetahui titik permasalahannya dan menentukan solusi yang tepat sasaran,” jelasnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat transparansi dan akurasi distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan. Pemerintah Kota Kendari berharap, langkah evaluasi bersama ini dapat menjadi titik awal penyelesaian persoalan yang selama ini dikeluhkan para pelaku sektor perikanan di daerah. (Irw)
