Makassar — Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan kawasan permukiman layak huni di Kota Kendari. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (24/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Siska menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi sektor perumahan di Kendari. Salah satunya adalah jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga September 2025 tercatat mencapai 3.423 unit.
“Kondisi ini menjadi tantangan nyata yang harus segera kita tangani. Pemerintah Kota Kendari tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan provinsi, agar masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak,” ujar Siska.
Selain masalah RTLH, Siska juga menggarisbawahi keterbatasan lahan akibat pesatnya pertumbuhan kota, serta tingginya harga tanah yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit menjangkau kepemilikan rumah. Menurutnya, kebijakan yang tepat sasaran sangat dibutuhkan agar MBR dapat mengakses hunian layak.
Tak hanya itu, kawasan permukiman kumuh juga menjadi fokus perhatian. Tercatat ada 28 kawasan kumuh yang tersebar di 59 kelurahan pada 11 kecamatan di Kota Kendari, dengan total luas mencapai 556,93 hektare. Kondisi ini, kata Siska, menunjukkan bahwa pembangunan perumahan tidak bisa hanya berorientasi pada penyediaan unit rumah, melainkan juga peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar.
“Kita masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, dan sistem sanitasi yang belum optimal di sejumlah kawasan. Ini harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga tinggal di lingkungan yang sehat dan nyaman,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Kendari telah menetapkan tiga kebijakan utama: peningkatan kualitas RTLH, penataan kawasan kumuh, serta penguatan akses masyarakat terhadap perumahan melalui sinergi program pemerintah pusat dan daerah.
Siska berharap upaya ini dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat akan hunian layak. “Harapan kami, semua stakeholder bersatu dalam mewujudkan Kendari yang lebih tertata, berdaya saing, dan ramah bagi semua warganya,” tutupnya. (Red)
