KONAWE, SULTRA – Sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan dan partisipatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe pada Kamis (30/1/2025). Rapat ini menjadi forum strategis dalam rangka menyosialisasikan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sekaligus membahas penginputan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, memimpin langsung kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penguatan pemahaman tentang prosedur input Pokir ke dalam SIPD menjadi sangat penting agar setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dewan dapat diakomodasi secara maksimal.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan seluruh anggota DPRD memahami tata cara penginputan pokok-pokok pikiran dewan. Dengan begitu, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan terintegrasi dalam proses penyusunan APBD,” tegas Made.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi prasyarat utama dalam memastikan proses perencanaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, peran DPRD tidak hanya sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga sebagai pengawal agar suara rakyat benar-benar diwujudkan dalam bentuk program pembangunan.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, turut memberikan pandangannya. Ia menyampaikan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi antara DPRD dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis mengenai tata kelola penginputan Pokir ke dalam SIPD. Tujuannya adalah agar proses perencanaan Musrenbang bisa berjalan linier dengan hasil reses DPRD.
“Harapan kami, penyusunan anggaran tahun 2026 bisa berjalan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan. Selain itu, kita harus satu pemahaman, terutama soal usulan-usulan masyarakat yang belum terakomodasi secara sistematis,” ujar Ferdinand.
Dalam paparannya, Ferdinand juga menekankan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan prioritas dan skala perencanaan yang realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sebanyak apa pun aspirasi masyarakat, jika kemampuan keuangan terbatas, tentu akan menjadi tantangan. Namun dengan kerja sama yang baik, saya yakin banyak hal bisa kita wujudkan bersama demi kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Rapat kerja ini dihadiri oleh para anggota DPRD Konawe, kepala OPD, tim teknis SIPD, serta perwakilan staf sekretariat daerah. Diskusi berlangsung dinamis dan produktif, menunjukkan semangat kolaboratif antar-lembaga dalam merancang masa depan Konawe yang lebih baik.
Melalui kegiatan ini, DPRD dan Pemda Konawe menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan sistem dan peningkatan koordinasi, pembangunan daerah ke depan diharapkan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV)
