KENDARI – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan modern. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Tamborasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kendari, Kamis (12/02/2026) itu menjadi forum strategis dalam merumuskan percepatan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, mengikuti rapat tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting. Kehadiran Sekda secara daring menegaskan keseriusan Pemkot Kendari dalam mendukung perluasan ekosistem digital di sektor pemerintahan daerah.
HLM TP2DD ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Program ETPD dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem digital.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah strategi penguatan implementasi ETPD dibahas secara mendalam, termasuk optimalisasi penggunaan kanal pembayaran digital pada sektor pajak dan retribusi daerah. Digitalisasi pembayaran diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak secara cepat, aman, dan efisien.
Selain membahas strategi percepatan, forum ini juga menjadi momentum evaluasi capaian kinerja TP2DD tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif pada tahun 2026.
Pemkot Kendari memandang digitalisasi transaksi daerah bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan era globalisasi. Implementasi sistem pembayaran non-tunai dinilai mampu meminimalisir potensi kebocoran anggaran karena seluruh transaksi tercatat dan dapat diawasi secara real time.
Di sisi lain, digitalisasi juga diyakini berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem yang lebih tertib dan transparan, potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, transformasi digital juga diharapkan mampu menghadirkan kemudahan layanan publik. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga lebih praktis dan efisien.
Partisipasi aktif Pemkot Kendari dalam HLM TP2DD Sultra 2026 menjadi bukti nyata dukungan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dalam mempercepat digitalisasi sektor pemerintahan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, implementasi digitalisasi transaksi di Sulawesi Tenggara diharapkan semakin optimal dan berdampak signifikan bagi pembangunan daerah. (HenQ)
