Kendari – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, bersama Forkopimda Kota Kendari, serta jajaran OPD terkait Lingkup Pemerintah Kota Kendari berkesempatan mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi di Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia secara virtual. Bertempat di Ruang Rapat Walikota Kendari, agenda Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, Senin (7/11/2022).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, terjadi penurunan angka inflasi secara nasional satu bulan terakhir ini. Pada bulan September 2022 lalu, angka inflasi nasional sebesar 5,95 persen, sedang angka ini turun menjadi 5,71 persen di bulan Oktober.
“Ini adalah prestasi luar biasa, saya berkeyakinan disamping usaha pemerintah pusat, ini juga kontribusi pemerintah daerah, kita bekerja bersama-sama dan inilah yang membuat angka ini turun. Saya harap kebersamaan ini terus dilanjutkan untuk menjaga kestabilan harga sehingga bisa terkendali.” Ujar Mendagri dalam arahannya.
Tito juga menyebut, perekonomian Indonesia juga membaik di bulan Oktober ini.
“Indonesia menduduki posisi ketujuh negara ekonomi terbesar di dunia,” jelasnya.
Mendagri meminta di satu bulan setengah ini pemerintah segera menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak karena, data mereka menunjukkan masih terdapat puluhan triliun anggaran tersebut belum digunakan.
Hal serupa juga harus dilakukan terhadap dana APBD yang masih belum dicairkan, padahal belanja pemerintah daerah bisa memicu peredaran uang di daerah.
“Memperkuat daya beli masyarakat, daya beli masyarakat konsumsi rumah tangga, merupakan kontributor tertinggi untuk membangun angka pertumbuhan ekonomi, yang kedua belanja daerah sangat berfungsi mentriger swasta agar bergerak,” jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga Oktober 2022 belanja pemerintah daerah baru sebesar 58 persen, angka ini menurun jika dibandingkan tahun lalu sebesar 64 persen.
Diakhir pertemuan Mendagri kembali mengingatkan pada pemerintah daerah untuk kembali memperhatikan penanganan Covid-19 yang mulai menunjukkan peningkatan warga yang terpapar varian baru.
