Kendari – Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, memilih bersuara lantang ketimbang diam ketika kebijakan pengosongan aset yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sultra dinilainya melanggar etika dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan.
Di hadapan aparat pemerintah daerah, Nur Alam menyampaikan perlawanan terbuka terhadap cara-cara represif yang digunakan dalam pengosongan lahan seluas 487 meter persegi di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Kamis (22/1/2026).
Menurut Nur Alam, persoalan tersebut bukan semata soal aset, melainkan menyangkut martabat, etika pemerintahan, dan penghormatan terhadap manusia, terlebih terhadap mereka yang pernah mengabdi bagi daerah.
“Ini bukan soal saya tidak mau taat aturan. Ini soal etika. Hargai kami sebagai orang tua,” tegas Nur Alam.
Ia mengaku kecewa karena kebijakan itu dijalankan tanpa pendekatan dialog dan pertimbangan sosial. Bahkan, ia merasa dipermalukan di ruang publik atas nama penertiban.
“Bagaimana kalau saya buka baju, bunuh saya saja sekarang. Panggil bosmu suruh tembak saya sekarang, biar Presiden tahu bagaimana kelakuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap mantan gubernurnya,” ucapnya dengan nada keras.
Nur Alam menegaskan selama menjabat sebagai gubernur, dirinya tidak pernah mengambil ataupun menguasai aset milik daerah. Ia menyebut hanya meminjam lokasi dan memastikan seluruh aset pemerintah telah dikembalikan saat masa jabatannya berakhir.
“Saya berhenti jadi gubernur tidak ada satu pun aset pemerintah yang saya pakai. Coba cek,” katanya.
Di hadapan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sultra, LM Ali Haswandy, serta Kasat Pol PP Sultra, Hamim Imbu, Nur Alam juga mengingatkan aparat agar tidak menjalankan perintah secara membabi buta tanpa mempertimbangkan dampak yang bisa muncul di masyarakat.
Ia bahkan memperingatkan bahwa kebijakan yang dijalankan tanpa nurani berpotensi memicu kegaduhan sosial.
“Kalau saya mati hari ini, satu Sulawesi Tenggara akan bergeser. Bisa berdarah-darah negeri ini. Tidak semua perintah harus dijalankan,” tegasnya.
Selain itu, Nur Alam mempertanyakan prioritas Pemprov Sultra dalam melakukan pengosongan lahan tersebut, sementara banyak aset daerah lain yang menurutnya justru terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Banyak aset di pinggir jalan, stadion, SPG, atau bekas kantor perdagangan yang sekarang jadi gudang beras. Kenapa bukan itu yang ditertibkan dulu?” ujarnya.
Ia juga meminta agar proses administrasi pengelolaan aset tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme yang jelas dan berkeadilan.
“Jangan langsung potong di jalan. Renungkan baik-baik. Pretensinya apa?” katanya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
Menutup pernyataannya, Nur Alam menilai cara-cara keras dalam penertiban aset justru mencerminkan wajah buruk tata kelola pemerintahan dan berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Zaman saya jadi gubernur, penertiban aset tetap berjalan, tapi dengan cara yang baik dan beretika,” pungkasnya. (Irw)
